Tugas Wewenang Penyidik dan Penyelidik dalam KUHAP

  • Whatsapp

Beberapa wewenang penyidik dan penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Baca juga: Perbedaan penyelidik dan penyidik

Muat Lebih

Wewenang Penyelidik

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  2. Mencari keterangan dan barang bukti
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Sedangkan atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
  2. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Kemudian penyelidik membuat laporan hasil kerjanya ke penyidik. (Lihat KUHAP pasal 5)

Wewenang Penyidik

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  2. Melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  9. Mengadakan penghentian penyidikan
  10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kemudian penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

Penyerahan berkas perkara ini dilakukan dalam dua tahap:

  • Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  • Jika berkas perkara lengkap dan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka berikut barang bukti kepada jaksa penuntut umum. (selengkapnya lihat KUHAP pasal 7 & 8)

_________

Sumber:

Dr. Andi Hamzah, S.H., KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm: 235-236.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

2 Komentar

  1. apakah d benarkan melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang sebelum ada keputusan dr sidang pengadilan