Garis Besar Isi Undang-Undang Peradilan Agama Indonesia

Undang-undang peradilan agama nomor 7 tahun 1989 terdiri dari 7 bab, 108 pasal, yang isinya secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab 1 tentang ketentuan umum,
Bab 2 tentang susunan peradilan agama,
Bab 3 tentang kekuasaan peradilan agama,
Bab 4 tentang hukum acara,
Bab 5 tentang administrasi dan tugas,
Bab 6 tentang ketentuan peralihan,
Bab 7 penutup.

Adapun garis besar Undang-undang di atas dapat diuraikan kembali sebagaimana di bawah.

Ketentuan umum

Pengadilan agama adalah pengadilan yang ditujukan untuk umat islam. Terdiri dari:

  1. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, yang berkedudukan di kabupaten atau kota madya
  2. Pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di provinsi
  3. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia.

Susunan Peradilan Agama

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita.

Sedang susunan pengadilan tinggi agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, Hakim tinggi sebagai Hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

Adapun persyaratan-persyaratan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di atas adalah sebagai berikut :

1). beragama Islam (kecuali jurusita)
2). lulusan sarjana Syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Kekuasaan Peradilan Agama

Kekuasaan peradilan agama berkaitan dengan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang:

  1. perkawinan
  2. warisan
  3. wasiat
  4. hibah
  5. wakaf
  6. shadaqah

Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara yang diterapkan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali tentang hal-hal yang diatur secara khusus mengenai perceraian, diantaranya:

  1. Cerai talak yang datang dari pihak suami.
  2. Cerai gugat yang datang dari istri atau dari suami.
  3. Cerai karena alasan zina.

[su_note note_color=”#fcfcd7″]Baca Juga: 

Administrasi dan Tugas

Bab V membicarakan tentang administrasi peradilan, dan pembagian tugas para hakim, panitera, dan jurusita.

Sebelum undang-undang ini berlaku, jurusita tidak masuk dalam susunan peradilan agama. Sehingga setiap menjalankan putusan hakim, pihak pengadilan agama selalu meminta bantuan juru sita dari pengadilan umum.

Karena ketiadaan jurusita itu pula, maka setiap putusan pengadilan agama di bidang perkawinan perlu dikukuhkan oleh pengadilan umum (pengadilan negeri).

Dengan undang-undang peradilan agama ini, ketergantungan pengadilan agama kepada pengadilan negeri yang telah berlangsung sejak tahun 1830 di Jawa dan Madura, diakhiri.

Ketentuan Peralihan

Dalam bab ini disebutkan dua hal pokok, yaitu:

  1. Semua badan peradilan agama yang telah ada dinyatakan sebagai badan peradilan agama menurut undang-undang ini.
  2. Semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai peradilan agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dan selama ketentuan baru belum dikeluarkan.

Penutup

Bab ini berisi tentang kesatuan hukum. Dengan adanya undang-undang peradilan agama, semua peraturan tentang peradilan agama di seluruh wilayah republik indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, hukum yang mengatur peradilan agama di semua wilayah menjadi seragam, sehingga tercipta lah kesatuan hukum.

Baca: Gambaran Lengkap Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Download

Agar anda dapat mempelajari lebih lanjut bagaimana isi dari Undang-undang peradilan Agama, silahkan download di sini.

Sekian, semoga bermanfaat.

_____

Referensi:

Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., Hukum Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm: 283 – 292.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.