Tugas Wartawan dan Perannya dalam Dunia Pers

Tugas wartawan cukup besar mengingat Mendunianya informasi masa kini yang tersebar luas di media. Dalam tataran dunia globalisasi, sesungguhnya masyarkat internasional telah dikelililngi oleh raksasa informasi yang tersebar luas. Bisa dikatakan hampir semua orang sangat membutuhkannuya dan menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Bagi kalangan pebisnis, berita seputar ekonomi lebih dia utamakan, para guru lebih mendambakan berita seputar pendidikan, demikian juga seterusnya. Semua itu tidak lepas dari tanggungjawab, peran dan tugas wartawan.

Jhon Nasibit seorang antropolog terkemuka mengemukakan masyarakat global sekarang ini telah terpetakkan menjadi tiga unsur diantaranya adalah mereka para petani yang bergerak dibidang agrikultural, masyarkat industri, dan yang ketiga adalah masyarakat informasi.[1]Dalam hal ini pers memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam merealisasikan tugas pokoknya sebagai badan penyalur informasi kemasyarakat luas, disamping sebagai wahana pemberi hiburan dan alat kontrol sosial.

Peran dan Tugas wartawan Berdasarkan Kode Etik

Seiring dengan jalannya badan ini, laju penelusuran informasi dari masyarakat, yang kemudian diarahkan kembali kepada khalayak umum, tak semuanya berjalan relevan dan ideal. Pers memang dituntut untuk mentaati rambu-rambu yang telah disepakati oleh komunitas luas. Dalam artian, peran dan tugas wartawan dibatasi oleh nilai tertentu. Pers juga menuntut hak mereka dalam menggapai kebebasan sesuai dengan lajur demokrasi. Bila hal ini tidak diimbangi, maka kemungkinan akan terjadi polemik atau konflik yang cukup besar. Oleh karenanya, terbentuklah rambu-rambu yang mengarah kepada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing baik bagi masyarat umum maupun wartawan. Di Indonesia, kebebasan pers terikat oleh tanggungjawab kepada tuhan YME, kepentingan rakyat dan keselamatan negara, kelangsungan dan penyelesaian revolusi, moral dan tata susila, serta kepribadian bangsa.[2] Disamping itu, wartawan juga terikat oleh kode etik jurnalistik atau seperangkat aturan yang telah mereka buat sendiri secara sadar untuk mengatur wartawan dalam kegiatannya sehari-hari.[3] Dipihak lain wartawan dan pers telah dilindungi dan dan dijamin eksistensinya dalam Undang-Undang Pokok Pers No 40/1999 yang terdapat pada pasal empat ayat satu sampai empat yang semuanya mengarah pada jaminan kebebasan pers, larangan pemberedelan dan penyensoran pers, badan ini diberi jaminan dalam memlperoleh dan menyampaikan gagasan atau informasi, dan untuk menjunjung kemerdekaan ini wartawan memiliki hak tolak.[4]

Uraian di atas menggambarkan pers dalam tatanan dunia jurnalilstik dan dunia informasi memiliki hak kebebasan serta tanggung jawab penuh disamping telah dibatasi oleh regulasi dan kode etik  terkait tentang pemberitaan melalui media massa. Selanjutnya bila dikaji dari segi historis pers indonesia, tatanan aturan yang mengikat semuanya masih membententengi kebebasan secara terselubung yang kerapkali dilakukan oleh pemerintah. Pers baru mendapatkan angin segar mencapai idealismenya setelah ditetapkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999. Yang telah tertera dalam Undang-Undang tersebut menyatakan setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers yang berbentuk badan.[5] Yang jelas dimasa reformasi siapapun boleh berbicara lantang terkait dengan informasi ke publik. Agar tetap terkontrol baik pers perlu di imbangi dengan ketentuan regulasi legal, kode etik jurnalistik, dan tatanan nilai masyarakat.

Fungsi dari pers yang urgen adalah menjadi alat kontrol sosial. Tak heran bila ada yang mengatakan pers adalah anjing penyalak yang memegang kekuasaan keempat setelah badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  Tugasnya mengontrol jalannya roda pemerintahan, pelaksana demokrasi, penegak hukum dan HAM. Oleh karenanya tatkala ketidak adilan menimpa orang atau kelompok tertentu dengan kekuasaannya ia dapat membuat semua orang tahu seputar tindakan diskrimantif tersebut.[6]

Batas Tanggungjawab Yuridis Wartawan

Kebanyakan dari kalangan wartawan beranggapan berita yang baik adalah berita yang buruk, sebaliknya berita yang buruk justru sebagai berita yang baik. Maksudnya berita yang menarik dikalangan para pembaca dan kerap kali menjadi perhatian utama adalah berita seputar kejahatan, kekerasan,dan kekejaman.[7] oleh karenanya pers sering mendapat kecaman dari beberapa kalangan. Dalih mereka mengutuk pemberitaan pers dalam format berita seputar dunia kriminal antara lain bahwa pers segi praktisnya terkesan mempromosikan tindak kejahatan ke publik, berita semacam itu seringkali menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, hak privasi seseorang yang masuk dalam pemberitaan terusik, dan kadang terjadi tindakan yang lazimnya disebut peradilan oleh pers dengan mendistorsi informasi-informasi tertentu.

Pemberitaan seputar kejahatan ini kemungkinan dapat menimbulkan kejahatan pers yang disebut delik pers. Artinya, terdapat penyelewengan terhadap tugas wartawan sesungguhnya. Kejahatan pers ini timbul manakala ia secara sporadis mempublikasikan informasi yang melampaui batas-batas tanggungjawab sebagaimana telah ditentukan oleh hukum yang berlaku di negara. Pof. Umar Senoadji menyebutkan beberapa delik pers yang berlaku di Indonesia diantaranya: (1) delik pers terhadap ketertiban umum; (2) delik pers yang bersifat hasutan; (3) delik pers penyiaran kabar bohong; (4) delik pers yang bersifat penghinaan; (5) delik pers yang melanggar susila.[8]

Konsekuensi pemberitaan yang merugikan pihak lain dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah klachdelict yaitu kejahatan pemberitaan yang berdampak merugikan nama baik seseorang atau individu karena merasa difitnah, dipojokkan, atau dihina. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap badan yang bersangkutan. Kedua adalah persdelict yakni suatu pemberitaan yang dapat merugikan kepentingan umum maupun negara. Dalam hal ini tuntutan dapat diajukan oleh kejaksaan yang mewakili negara atau masyarakat umum.[9]

Untuk menjaga kehati-hatian, tugas wartawan perlu diperhatikan, ia perlu berhati-hati dalam bertindak, sesuai dengan ketentuan pasal KUHP yang terkait dengan kerja jurnalistik. Beberapa pasal yang dapat menjerat wartawan adalah: (1) pasal 154 yang menyatakan perasaan kebencian dan permusuhan terhadap pemerintah di muka umum; (2) pasal 156 yang menyatakan permusuhan atau kebencian kepada golongan tertentu di muka umum; (3)  pasal 171 tentang penyiaran kabar bohong; (4) pasal 310 tentang penghinaan; (5) pasal 311 tentang fitnah; (6) pasal 382 tentang pelanggaran kesusilaan/pornografi.[10]

Ketentuan pertanggungjawaban mengenai berita yang jelas-jelas sangat merugikan pihak tertentu dibebankan oleh badan pers yang bersangkutan. Yang pasti harus ada satu orang yang ditarik menjadi penanggungjawab pelanggaran, atau tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHP seputar kejahatan pers. Pertama kali yang diadili adalah pemimpin redaksinya, bila pemimpin redaksi tidak ada atau tidak disebutkan maka si pemimpin umumnya yang harus menjadi penanggungjawab.[11]

Tugas Wartawan dan Landasan Yuridis Kewartawanan

Amanat, peran dan tugas wartawan cukup berat, oleh karenanya tidak semua orang patut menjadi seorang wartawan. Perlu ada studi kelayakan dan beberapa ketentuan atau syarat-syarat menjadi wartawan. Dalam Undang-Undang Pokok No 21/1982 disebutkan bahwa seseorang bisa menjadi wartawan apabila memenuhi syarat yang diantaranya adalah: (1) warga negara Indonesia; (2) memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi  dan kewajiban pers; (3) berjiwa pancasila dan tidak pernah berhianat terhadap perjuangan nasional; (4) memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan, dan ahlak yang tinggi serta pertanggungjawaban. Sedang dalam konsep Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengungkapkan kriteria kewartawanan yaitu usaha pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran berita, pendapat, usulan, gambar, gambar, dan lain sebagainya dalam bidang komunikasi massa dan wartawan adalah pelasananya. Setiap wartawan indonesia menurut PWI harus berjiwa pancasila, taat kepada undang-undang dasar 45, memahami sepenuhnya kedudukan dan fungsi serta kewajiban pers, memiliki kecakapan profesional pers dan berahlak tinggi.[12]

Kriteria diatas dimaksudkan agar tugas wartawan diemban oleh kuli tinta ini tetap berada dalam koridor tatanan nilai hukum dan tidak melanggar regulasi baik secara tertulis ataupun yang berbentuk nilai etik. Wartawan juga manusia yang karenanya kemungkinan delik pers terjadi. Oleh sebab itu bila hal ini terbukti maka  pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh wartawan dapat menuntut dan mengadukannya. Penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam menyikapi persoalan ini adalah mengundang baik-baik pihak yang mengadu maupun pimpinan media pers yang diadukan untuk menjelaskan kepada Dewan Pers versi masing-masing sebagai bahan pertimbangan bagi kesimpulan atau keputusan yang diambil Dewan Pers. Sedangkan untuk kasus-kasus yang tidak memerlukan pertemuan dengan salah satu atau kedua pihak yang bersangkutan, maka Dewan Pers mengirimkan tanggapannya kepada pihak-pihak tersebut secara tertulis.[13]

Guna menghindari delik pers atau kejahatan wartawan, maka ditentukan aturan nilai yang pengawasannya dan penetapan sangsi atas pelanggaran kode etik sepenuhnya diserahkan pada jajaran pers. Kode etik ini  menjadi landasan moralitas wartawan yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakan integritas dan profesionalitas wartawan. Tata nilai tersebut bila disimpulkan berisi tentang penghormatan hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar, wartawan harus menempuh cara yang etis untuk mendapat dan menyiarkan berita, menghormati praduga tak bersalah, tidak menyebarkan berita dusta, anti suap, menghargai ketentuan embargo, dan sesegera mungkin mencabut atau memperbaiki kekeliruan berita yang telah tersebar serta melayani hak jawab.[14]

Lingkup Tugas Wartawan dan Mekanismenya

Proses kewartawanan terdiri dari menyerap informasi awal, mengolahnya, yang selanjutnya menyiarkan info yang sudah matang ke publik. Proses ini tentunya telah di tata sedemikian rupa oleh kode etik pers di bawah sub judul cara pemberitaan dan menyatakan pendapat. Sesuai dengan tugas wartawan, Aktifitas kewaratawanan perlu sejajar dengan tatanan nilai etik yang intisarinya adalah wartawan harus menempuh cara yang baik dan jujur dalam mengumpulkan berita, menelilti kebenaran informasi, harus membedakan antara berita dan opini serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini, kepala berita harus mencerminkan isi, bersikap objektif dan sportif dalam memuat pendapat, tidak menyiarkan berita yang berisi tuduhan tak mendasar, dan penyiaran nama lengkap atau identitas dari seorang tersangka dilakukkan dengan penuh kebijaksanaan.[15]

Dalam peran dan tugas wartawan, Ada beberapa hal tabu yang harus ditinggalkan ditengah proses pengumpulan sampai penyebaran berita. Diantaranya seperti menerima amplop, hal ini bisa difahami bahwa wartawan tidak boleh menerima suap atau sogokan. Dalam kode etik jurnalistik, wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar-gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atua suatu pihak tertentu. kekeliruan fatal lainnya seperti memutarbalikan fakta, ini bisa saja terjadi bilamana wartawan memiliki tujuan tertentu atau menerima suap dari pihak tertentu agar berita yang tadinya bernilai negatif menjadi berita yang menguntungkan pihak tersebut. Berita-berita yang diputarbalikkan sangatlah merugikan terutama bagi badan yang bertanggungjawab dan pastinya akan tercampakkan kredibilitasnya sehingga citranya menurun.[16] Hal lain yang harus ditinggalkan adalah sifat plagiat, artinya wartawan tidak diperkenankan meniru berita yang telah didapatkan oleh wartawan dari badan pers lain.

Referensi

[1] Dr. H.M. Baharun, S.H., Segi-Segi Hukum Kewartawanan, Pasuruan, hlm 1

[2]  Ibid, hlm: 4.

[3]  Ermanto, Menjadi Wartawan Handal, Cinta Pena, Jogjakarta, hlm:166.

[4]  Drs. As Haris Sumadira, M. Si., Jurnalistik Indonesia, Simbioso Rekatama Media, Bandung, hal: 234.

[5] Jakob Oetama, Pers Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, hlm 77.

[6]  A. Muis, Titian Jalan Demokrasi, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm: 54.

[7]  Dr. H.M. Baharun, S.H., Lot cit, hlm: 12.

[8]  Ermanto, lot cit, hlm: 165.

[9]   Ibid.

[10] Ibid.

[11] Dr. H.M. Baharun, S.H., Op cit, hlm: 17.

[12] Drs H.M. Baharun, S.H., Lot cit, hlm 19-20.

[13] Drs. As Haris Sumadira, M. Si., Lot cit, hlm: 235-236.

[14]  Jakob Oetama, Lot cit, hlm: 81.

[15]  Dr. H.M. Baharun, S.H., Lot cit, hlm: 25.

[16]  Redi Panuju, Nalar Jurnalilstik, Bayu Media Publishing, Malang, hlm: 41

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.