Tugas Hakim Perdata Menurut Undang-Undang

  • Whatsapp

Tugas Hakim, secara umum, adalah memeriksa dan mengadili perkara. Namun dalam ranah hukum perdata, tugas hakim perdata diantaranya yaitu:

1. Membantu & Mengayomi

Muat Lebih

Membantu dan mengayomi para pencari keadilan, serta mengatasi segala hambatan dan rintangan. Lihat pasal 4 ayat 2 dan pasal 54 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009. Ketentuan ini meliputi:

  • membuat surat gugatan bagi yang buta huruf (Pasal 120 HIR / Pasal 143 RBg)
  • memberi pengaran tentang tatacara prodeo bagi yang tidak mampu (pasal 119 HIR / Pasal 143 RBg.)
  • memberi saran penyempurnaan surat kuasa (Pasala 119 HIR / Pasal 143 RBg)
  • menganjurkan perbaikan surat gugatan / permohonan (Pasal 119 dan 132 HIR / Pasal 157 dan 158 RBg)
  • memberi penjelasan tentang ketentuan alat bukti yang sah (Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBg)
  • menjelaskan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban (Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBg)
  • membantu memanggil saksi secara resmi (Pasal 139 HIR / Pasal 165 RBg)
  • menjelaskan cara verset dan rekonvensi (Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBg)
  • memberi penjelasan tentang upaya hukum (Pasal 132 HIR / Pasal 158 RBg)
  • membantu memformulasikan perdamaian (Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg)

2. Memimpin

Memimpin persidangan. Pasal 15 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009. Tugas-tugas kepemimpinan ini meliputi:

  • menetapkan hari sidang
  • memerintahkan memanggil para pihak
  • mengambil prakarsa demi kelancaran sidang
  • mengatur mekanisme sidang
  • membantu memanggilkan saksi
  • menetapkan penyitaan yang dimohon oleh pihak-pihak yang bersengketa
  • melakukan pembuktian
  • mengatur mekanisme musyawarah majelis
  • mengakhiri persidangan

3. Mendamaikan

Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Upaya damai dilakukan melalui dua forum:

  • melalui persidangan yang dipimpin langsung oleh hakim
  • melalui proses mediasi yang dibantu mediator

4. Memeriksa

Memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan. Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009. Dalam hal ini, hakim wajib:

  • Mengonstatir, artinya membuktikan benar tidaknya suatu perkara harus berdasarkan alat bukti yang sah.
  • mengkualifisir peristiwa yang telah terbukti. Yakni menilai suatu peristiwa masuk dalam hubungan hukum apa / yang mana, serta menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.
  • mengkonstitutir, yaitu menetapkan hukum yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Memeriksa berkas perkara. Pasal 184 ayat 3, pasal 186 ayat 2 HIR / Pasal 195 RBg.

Baca juga:

5. Menggali Nilai

Menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009.

6. Memutuskan dan Mengawasi

Mengawasi pelaksanaan putusan. Pasal 55 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009.

_______

Referensi:

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, Kencana, Depok, 2017, hal: 23-30

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.