Syarat, Ketentuan dan Surat Penggeledahan dalam KUHAP

Dalam Pasal 1 KUHAP No. 17 dan 18 disebutkan ada dua jenis penggeledahan, yaitu penggeledahan badan dan rumah / tempat tinggal. Kedua-duanya merupakan wewenang penyidik.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Wewenang Penggeledahan

Pada dasarnya, orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan adalah penyidik, termasuk penyidik pembantu.

Sebaliknya, penyelidik tidak memiliki wewenang untuk melakukan itu kecuali jia ia medapat surat perintah dari penyidik.

Lihat kembali tugas dan wewenang penyelidik dan penyidik.

Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Surat Penggeledahan

Untuk melakukan penggeledahan, ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh penyidik. Terutama surat penggeledahan yang harus ia kantongi berikut saksi-saksi yang dikutsertakan. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal berikut:

Pasal 33

(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.

(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dati turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Penggeledahan Tanpa Surat

Selanjutnya, pada pasal berikut dimuat ketentuan penggeledahan tanpa surat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena kondisi yang mendesak dimana penggeledahan sudah dianggap sangat diperlukan.

Pasal 34

(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

  • a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
  • b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
  • c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya

(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindik pidana yang bersangkutan atau yang diduga telab dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri
setempat guna memperoleh persetujuannya.

Baca juga:

Tertangkap Tanggan

Ketentuan penggeledahan bila pelaku tertangkap tangan dapat anda simak dalam pasal berikut:

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

  • a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  • b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
  • c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Aturan Penggeledahan diluar wilayah hukum penyidik

Jika penyidik melakukan penggeledahan di luar kawasan wilayah hukum mereka, maka dalam hal ini, mereka harus diketahui ketua pengadilan negeri wilayah tersebut, serta harus didampingi oleh penyidik yang bertugas dikawasan itu.

Pasal 36

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Penggeledahan badan

Saat melakukan penangkapan, penyidik dapat menggeledah badan atau pakaian yang dikenakan tersangka.

Pasal 37

(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.