Syarat Ketentuan Akta di Bawah Tangan dalam Undang-undang

Undang-undang telah merumuskan bagaimana pengertian Akta di bawah Tangan. Pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 RBG mendefinisikan dengan:

  1. tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan
  2. tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,
  3. secara umum terdiri atas segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi:
    • surat-surat
    • register-regiter
    • surat-surat urusan rumah tangga
    • tulisan lain yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum

Agar dokumen-dokumen tersebut bernilai akta di bawah tangan, maka harus dipenuhi beberapa syarat berikut:

  1. surat atau tulisan tersebut ditandatangani
  2. isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum
  3. sengaja dibuat untuk dijadikan bukti perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Kekuatan Akta di Bawah Tangan

Daya kekuatan akta ini tidak sekuat Akta otentik (yaitu akta yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang). Hal ini disebabkan karena akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan formal dan materiil semata.

Kekuatan formal pada akta ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang yang bertandatangan dianggap benar  menerangkan hal yang tercantum dalam akta

b. Tidak mutlak untuk keuntungan pihak tertentu

Daya kekuatan materiilnya meliputi:

a. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar

b. Memiliki daya pengikata kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak darinya

Syarat Akta di Bawah Tangan

Agar berkekuatan hukum, akta ini harus memenuhi sayarat formal dan materil.

Berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 RGB, syarat formalnya adalah sebagai berikut:

  • berbetnuk tertulis atau tulisan
  • dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum
  • ditandatangani oleh para pihak
  • mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan

Jika dibuat secara sepihak, maka syarat formalnya adalah:

  • dibuat sendiri oleh yang bersangkutan
  • ditandatangi oleh pembuat

Adapun syarat-syarat materiil akta ini mencakup hal-hal berikut:

  • keterangan yang terantum dalam akta di bawah tangan berisi pesetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum
  • sengaja dibuat sebagai alat bukti

Hak Memungkiri Tanda Tangan

Dalam KUH Perdata pasal 1876 disebut bahwa:

Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Dengan demikian, setiap orang wajib untuk mengakui atau memungkiri tandatangannya pada Akta di bawah Tangan yang ditujukan kepadanya. Kewajiban hukum tersebut bersifat tegas, dan hanya mengandung dua opsi:

  1. mengakui bahwa tanda tangan yang tertulis di atas akta adalah benar tanda tangannya.
  2. mengingkari bahwa tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tanggannya.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat difahami bahwa hidup matinya akta di bawah tangan tergantung pada tanda tangan. Pengakuan atau pemungkiran terhadapnya dilakukan secara tegas. Karena itu, jika tidak memungkiri secara tegas, maka dianggap mengakui.

_________

Referensi:

  • Dedi Supriadi M.Ag, Kemahiran Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm: 87 – 99
  • KUH Perdata dan KUHA Perdata, Pustaka Buana, 2015, hlm: 407 -408

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.