Sumber dan Tata Hukum Indonesia

  • Whatsapp

Pada dasarnya tata hukum Indonesia tidak lepas dari sumber hukum itu sendiri. Sumber hukum berisi tentang acuan, pedoman yang dijadikan sebagai aturan. Tata hukum menerangkan sistem dan susunan tentang berlakunya hukum diwilayah tertentu.

Di Indonesia, Hukum memiliki tingkatan tertentu. Hukum dasarnya tertuang dalam UUD 45, sedang hukum-hukum di bawahnya berpedoman pada hukum dasar tersebut.

Muat Lebih

Tata Hukum Indonesia

Adapun perincian sumber dan tata hukum indonesia dapat anda simak pada penjelasan di bawah.

1. Undang-undang Dasar 45

Disebut juga dengan Undang-undang Induk, karena menjadi sumber semua peraturan di Indonesia. Semua undang-undang yang dibuat oleh DPR sekarang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

2. Undang-undang

Berada diurutan kedua. Aturan-aturan yang termuat didalamnya dirancang dan disahkan oleh badan legislatif (DPR). Serta tidak boleh bertentangan denga Undang-undang Dasar.

3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Jenis peraturan ini setara dengan undang-undang. Hanya saja, aturan ini dibuat atas kewenangan presiden, dan dalam pembentukannya tidak perlu meminta persetujuan DPR. Meski demikian, pada akhirnya harus mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Perpu hanya dikeluarkan pada hal yang sifatnya memaksa / genting, dengan beberapa ketentuan berikut:

  • Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
  • DPR berwenang menerima atau menolaknya, tanpa mengadakan perubahan pada perpu.
  • Jika DPR menolak, maka perpu tersebut di cabut.

4. Peraturan pemerintah

Yaitu peraturan yang berisi tentang pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain, peraturan pemerintah baru bisa dibuat jika sudah ada Undang-undangnya.

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden yaitu peraturan yang dibuat oleh presiden, sesuai dengan pasal 4 undang-undang dasar 45.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2004, peraturan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu peraturan yang bersifat mengatur, dan peraturan yang bersifat menetapkan. 

Peraturan yang bersifat mengatur disebut dengan peraturan presiden, sedang peraturan yang bersifat menetapkan disebut keputusan presiden.

6. Peraturan Daerah

Yaitu peraturan perundang-undanan yang dibuat di daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-undang nasional).

Perlu dibedakan, Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi dan gubernur. Sedang peraturan daerah kabupaten / kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabutaen/Kota dan Bupati /Walikota 

7. Peraturan Perundang-undangan lain

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pasal 7 ayat 4 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan jenis Peraturan Perundang-undangan Lain yang dikeluarkan oleh:

  • MPR, DPR dan DPD (Dewan perwakilan Daerah)
  • MA (Mahkamah Agung)
  • MK (Mahkamah Konstitusi)
  • BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
  • BI (Bank Indonesia)
  • Menteri
  • Kepala Badan
  • Komisi yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang
  • DPRD Propinsi
  • Gubernur
  • DPRD Kabupaten / Kota
  • Bupati/Walikota
  • Kades atau yang setingkat

_______

Referensi:

Utang Rasyidin, S.H,. M.H., dan Dedi Supriyadi, M. Ag., Pengantar Hukum Indonesia, Bandung, Pustaka Setia, 2014, hlm: 114 -118.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.