Skala, Penyimpangan dan Prosedur Laporan Tindak Pidana

Laporan adalah pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang tentang peristiwa pidana yang sedang / diduga akan terjadi. Pelapor adalah orang yang memberitahukan peristiwanya, terlapor adalah orang yang diduga pelakunya.

Orang yang mengalami, mengetahui, menyaksikan, atau menduga perihal terjadinya kasus pidana berhak memberikan laporan kepada pihak yang berwajib (kepolisian). Laporan tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Pihak kepolisian juga membuka akses pelaporan melalui media-media elektronik. Misalnya melalui sambungan ke nomor-nomor khusus, seperti 112, atau SMS ke 1717.

Skala laporan

Berdasarkan keterangan diatas, pelapor berhak memberikan laporan kepada pihak kepolisian terdekat. Untuk mempermudah kinerja kepolisian, ada beberapa wilalyah hukum kepolisian yang bisa didatangi oleh pelapor, diantaranya:

  • Markas besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaPolda (Kepolisian daerah) untuk wilayah provinsi
  • Polres (Kepolisian Resort) untuk wilayah kabupaten/kota
  • Polsek (Kepolisian Sektor) untuk wilayah kecamatan
  • Pos polisi terdekat, yang sudah banyak dibangun disudut-sudut kota
  • dan KPK untuk kasus pidana korupsi

Prosedur laporan

Ada beberapa prosedur laporan yang perlu anda ketahui, yaitu:

  1. Pelapor datang ke kantor polisi terdekat dengan tempat kejadian perkara
  2. Pelapor diterima oleh petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
  3. Petugas SPKT mengambil keterangan pelapor dan menuangkannya dalam sebuah format laporan
  4. Setelah laporan diterima, pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan
  5. Pelapor tidak dipungut biaya apapun

Penyimpangan aparat

Yang menjadi persoalan saat ini terkait dengan penegakan hukum adalah penyimpangan yang terjadi dilakukan oleh para penegak hukum.

Dalam prinsip ekonomi, terdapat istilah supply dan demand. Baik disadari atau tidak, dalam kondisi tertentu, menimbulkan penyimpangan dengan memanfaatkan peluang dari jabatannya.

Penyimpangan ini bisa berupa uang pelicin (biasa disebut dengan biaya administrasi) jika laporannya ingin segera ditanggapi, atau uang pembebasan jika terlapor tidak mau diperpanjang kasusnya. 

Jika hal di atas dibiarkan, tentu akan menjadi kebiasaan dan menjadi lahan subur bagi para penegak hukum. Apalagi bila diperparah dengan pembiayaran oleh pihak-pihak yang jabatannya lebih tinggi.

Jika ada oknum yang meminta biaya, sepatutnya dilaporkan saja ke divisi profesi dan pengamanan (Propam) Polri. Dan pastikan diperkuat dengan bukti.

Baca juga:

1. Pengertian Hukum Pidana | Pembagian, Tujuan dan Fungsinya
2. Perjalanan Sejarah Hukum Pidana Indonesia
3. Pengertian, Unsur dan Macam Delik Hukum dalam KUHP
4. Pengertian, Pembagian dan Contoh Delik Aduan dalam KUHP (Pidana)
5. Perbedaan Penyelidik dan Penyidik
6. Perbedaan Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
7. Tugas Wewenang Penyidik dan Penyelidik dalam KUHAP
8. Kewajiban Tersangka dan Terdakwa Menurut KUHAP (Pidana)

Penyimpangan advokat

Pasca pelaporan perkara, Anda perlu memantau jalannya proses penegakan hukum, yang tahapannya melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Jika anda adalah seorang terlapor dan memerlukan advokat,  pastikan bahwa advokat anda melakukan komunikasi yang intens dengan para penegak hukum lainnya (polisi dan jaksa). Dan tak dipungkiri, hal ini juga menimbulkan peluang bagi advokat dan para penegak hukum.

Dalam praktiknya, tidak semua peran advokat menguntungkan. Terkadang advokat melakukan kontak-kontak informal dengan advokat lain dari pihak yang bersebrangan (pihak terlapor/pelapor), yang bisa saja menimbulkan kompromi diantara mereka yang tampak seolah-olah menguntungkan, padahal justru merugikan.

____________

Referensi:

Lukman Santoso Az. Anti Bingung Berbicara di Pengadilan dan Membuat Surat Kuasa, Yogyakarta, Laksana, 2017, hlm: 16-35.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.