Uraian Lengkap Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

  • Whatsapp

Sejarah Peradilan Agama dimulai sejak masa kerajaan Islam di Nusantara. Pengadilan Agama pada masa itu dilaksanakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi masjid setempat.

Sidang-sidang pengadilan agama biasanya diselenggarakan di serambi masjid, sehingga sidang ini sering disebut dengan “Pengadilan Serambi”.

Muat Lebih

Pada masa VOC, kelembagaan peradilan agama dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda.

Namun dalam perkembangan berikutnya, pemerintah Hindia Belanda memberi ruang bagi umat Islam untuk mengelola peradilan agama sendiri.

Dan sistemnya bertahan hingga Indonesia merdeka, tepatnya hingga tahun 1989.

Baru sejak Undang-undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 disahkan, sistem Peradilan Agama di Indonesia tertata rapi.

Untuk mengetahui bagaimana sejarah peradilan agama dengan detail, kita runtut dari era pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebab pada masa itu, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur peradilan agama. Peraturan-peraturan tersebut digambarkan di bawah.

Era Kolonial Belanda

Sejarah peradilan agama era kolonial belanda ditandai dengan adanya Staatsblad nomor 22 pasal 13 tahun 1820, berisi tentang perintah Kepada Bupati agar menginstruksikan segala persoalan agama Islam agar diserahkan kepada para pemuka agama untuk melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, khususnya mengenai perkawinan, pembagian warisan, dan perkara-perkara sejenis.

Selanjutnya, terbit Resolusi Gubernur Jenderal Nomor 12 tanggal 3 Juni 1823 tentang peresmian pengadilan agama di Kota Palembang.

Sekitar 30 tahun kemudian, wewenang pengadilan Agama dibatasi, berdasarkan Regerings Reglement tahun 1854 dan staatsblad 1855 nomor 2. Peraturan tersebut berisi tentang pengadilan agama tidak memiliki wewenang mengadili masalah pidana. Adapun kewenangannya didasarkan pada hukum-hukum agama atau adat-adat lama.

Pada tahun yang sama, cakupan pengadilan agama semakin luas berdasarkan Regerings Reglement tahun 1854 pasal 109. Aturan ini berisi tentang berlakunya peradilan agama bagi sesama orang Arab, orang moor, orang Cina, orang India, dan orang Malaya yang beragama Islam.

Setelah itu, terdapat instruksi pemerintah Hindia Belanda pada bulan September 1861 kepada para bupati. Isinya adalah tentang jaminan terhadap pelaksanaan Urusan Agama bagi orang Jawa, dan kewenangan untuk memutus sendiri perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan.

Era Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, diberlakukan tiga ketentuan berikut:

  • Staatblad tahun 1882 nomor 152 Jo, staatblaad 1937 nomor 116 dan 610 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
  • Staatblad 1937 nomor 638 dan 639 tentang Peradilan Agama di Kalimantan Selatan.
  • Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.

Tahun 1961 dibentuk panitia untuk mempersiapkan rancangan undang-undang peradilan agama berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 66 tahun 1961.

Pada tahun 1964 dikeluarkan undang-undang Nomor 19 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman, di mana Pengadilan Agama masih dinyatakan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Era Orde Baru

Pada tanggal 29 Mei 1981 diadakan rapat kerja bersama I (satu), antara Mahkamah Agung, Departemen Agama, ketua pengadilan tinggi agama seindonesia. Rapat tersebut memberikan rekomendasi untuk memprioritaskan penyusunan rancangan undang-undang Pengadilan Agama (RUUPA). Rekomendasi yang sama juga dinyatakan pada rapat kerja bersama 2 (dua) pada tanggal 19-20 Juni 1982.

Pada tahun 1982, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman, dibentuk panitia penyusunan RUU tentang acara peradilan agama dan panitia interdepartemental penyusunan RUU tentang acara peradilan agama.

Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama

Setelah melalui proses pembahasan dan pengujian panjang dengan berbagai wawasan dan peraturan perundang-undangan yang ada di negara RI, akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 1989 RUU peradilan agama tersebut disetujui oleh DPR menjadi undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama.

Tidak lama kemudian, tanggal 29 Desember 1989 undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang nomor 7 tahun 1989 oleh Presiden RI.

Pengesahan undang-undang peradilan agama membawa babak baru sejarah peradilan agama Indonesia. Yaitu terciptanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap struktur alat perlengkapan dan ruang lingkup, tugas dan wewenang peradilan agama.

Beberapa perbaikan dan penyempurnaan itu sebagai berikut:

  1. Terdapat keseragaman nama lembaga peradilan agama di seluruh Indonesia.
  2. Terdapat keseragaman tugas dan wewenang peradilan agama di seluruh Indonesia.
  3. Peradilan agama semakin jelas dan tegas sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
  4. Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara mandiri untuk memutuskan perkara yang pengukuhannya tanpa menggantungkan kepada pengadilan negeri.
  5. Terdapat jurusita pada pengadilan agama untuk menjalankan putusan-putusan hakim.
  6. Peradilan agama mempunyai hukum acara yang sama di seluruh Indonesia, selain menggunakan hukum acara berlaku bagi peradilan umum, juga menggunakan hukum acara khusus selama masalah yang ditangani adalah masalah perkawinan.
  7. Peradilan agama memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan, hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama memberikan perlindungan dan meningkatkan kedudukan kaum wanita.
  8. Kualifikasi hakim peradilan agama mengarah kepada kualitas kerja Hakim sebagai profesi mujtahid, karenanya untuk menjadi hakim, disyaratkan seorang sarjana Syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
  9. Pengembalian masalah waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebab sejak tahun 1937 masalah warisan berada di bawah kewenangan pengadilan umum.

___________

Sumber:

Warkum Sumitro, S.H., M.H., Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia, Malang, Bayu Media, 2005, hlm: 159 -168.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.