Rehabilitasi: Pengertian, Hak, Wewenang & Ketentuannya dalam KUHAP

Pengertian

Undang-undang telah memberikan definisi secara khusus terkait rehabilitasi. Maknanya secara autentik dapat kita fahami sesuai pada pasal 1 no. 23 KUHAP berikut:

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Hak

Adapun orang yang berhak menuntut rehabilitasi adalah tersangka / terdakwa yang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau oleh orang ketiga (seperti kuasa hukum tersangka/terdakwa) yang berkepentingan.

Amati dua pasal KUHAP berikut:

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua peradilan negeri dengan menyebut alasannya.

Baca juga:

Wewenang

Lembaga yang berwenang memeriksa dan memberikannya adalah pengadilan melalui putusan hakim.

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ketentuan

Rehabilitasi dapat diajukan setelah tersangka/terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan oleh putusan hakim dengan putusan yang berkekuatan tetap.

Perlu diketahui, ada perbedaan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu: putusan bebas terjadi karena memang tersangka tidak bersalah berdasarkan tidak cukupnya bukti yang dapat menjeratnya. Sedang putusan lepas dari segala tuntutan terjadi seperti karena tersangka/terdakwa memang melakukan suatu perbuatan, namun ternyata perbutan tersebut bukan termasuk perbuatan pidana.

Pasal 97

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1).

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.