Proses Hukum Acara Pidana

Secara global, materi hukum acara pidana bersumber pada kitab undang-undang hukum acara pidana.

Materi ini dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan hakim. Sehingga jika diruntut, dapat kita tarik 4 garis besar proses hukum acara pidana yang perlu diketahui, yaitu:

  1. Pemeriksaan di kepolisiaan
  2. Penuntutan oleh jaksa penuntut umum
  3. Pemeriksaan di pengadilan
  4. Pelaksanaan putusan hakim

Proses Hukum Acara Pidana

Berdasarkan keterangan di atas, jika diuraikan kembali secara detail, materi hukum acara pidana akan seperti berikut:

1. Pemeriksaan di kepolisian

Di tahap ini, tindak pidana diproses oleh pihak kepolisian, meliputi:

  1. Penyelidikan untuk melihat ada tidaknya pidana.
  2. Jika berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup dinyatakan telah terjadi tindak pidana, maka dilanjutkan ke proses penyidikan untuk mendalami kasus dan mengumpulkan alat bukti agar kasus tersebut menjadi jelas dan terang;
  3. Proses ini di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pelajari informasi di bawah ini:

2. Penuntutan oleh jaksa penuntut umum

BAP di atas yang telah dibuat oleh penyidik diserahkan kepada penuntut umum. Jika BAP tersebut dianggap belum lengkap, maka diserahkan kembali kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun jika dinyatakan lengkap, maka kemudian penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka berikut alat-alat buktinya kepada penuntut umum.

Selanjutnya penuntut umum membuat surat dakwaan dan mengajukan sidang ke pengadilan negeri, serta menjalani sidang.

Perlu diketahui, sebelum sidang pengadilan dimulai, tersangka (keluarga atau kuasa hukumnya), penyidik, serta penuntut umum berhak mengajukan sidang pra peradilan.

Pelajari materi berikut:

3. Pemeriksaan di pengadilan

Berikutnya, pelaku tindak pidana diperiksa dalam persidangan, dan statusnya berubah menjadi terdakwa.

Terdapat tiga tingkat pemeriksaan di tahap persidangan ini, yaitu:

  1. Pemeriksaan di pengadilan negeri hingga putusan hakim (kabupaten / kota)
  2. Jika tidak puas dengan putusan hakim pengadilan negeri, maka terdakwa / penuntut umum dapat mengajukan banding di pengadilan tinggi (provinsi)
  3. Selanjutnya, jika memang perlu, maka terdakwa / penuntut umum tersebut dapat mengajukan kasasi.

Pelajari informasi berikut:

  • Wewenang mengadili
  • Pemeriksaan di pengadilan negeri (meliputi pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat, dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas)
  • Prosedur dan ketentuan dalam proses persidangan
  • Pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi
  • Pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung

4. Pelaksanaan putusan hakim

Secara umum, orang yang berwenang melaksanakan putusan hakim adalah jaksa. Untuk lebih jelasnya, pelajari informasi dibawah ini.

  • Ketentuan pelaksanaan putusan hakim

Informasi Tambahan

Pelajari juga:

  • Penggeledahan
  • Penahanan
  • Hak tersangka dan terdakwa

__________

Referensi:

Dr. Andi Hamzah, S.H., KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm: 227-347.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.