Pengertian dan Ketentuan Praperadilan dalam KUHAP

Secara umum, kasus pidana yang ditangani penyidik yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Pidana) diserahkan kepada JPU (Jaksa Penuntu Umum) untuk segera disidangkan di pengadilan negeri.

Namun, ternyata ada kasus-kasus tertentu yang mana orang-orang tertentu berhak mengjukan praperadilan. Jadi, kasusnya dibawa ke praperadilan terlebih dahulu, sebelum dibawa ke persidangan yang sesungguhnya.

Pengertian

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri telah memberikan definisi secara spesifik.

Termaktub dalam pasal 1 no. 10 berikut:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa persidangan dalam praperadilan tidaklah ditujukan untuk menentukan berapa besar sanksi yang harus diterima si pelaku, melainkan untuk menentukan layak tidaknya kasus yang dihadapinya dibawa ke persidangan yang sesungguhnya.

Ada tiga poin inti dalam sidang praperadilan yang perlu kita soroti:

  • Pertama, hakim melihat sah tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik.
  • Kedua, hakim melihat sah tidaknya penghentian penyidikan / penuntutan.
  • Ketiga, hakim mengabulkan tidaknya permintaan ganti rugi / rehabilitasi yang diajukan.

Baca juga:

  1. Ketentuan Isi, Pembuatan & Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
  2. Syarat, Ketentuan dan Surat Penggeledahan dalam KUHAP
  3. Sistematika & Download KUHAP (Hukum Acara Pidana)
  4. Pengertian, Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Menurut KUHAP
  5. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik Pembantu

Pengajuan

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, orang yang berhak untuk mengajukan sidang praperadilan adalah:

  1. tersangka
  2. keluarga tersangka
  3. kuasa hukum tersangka
  4. penyidik
  5. penuntut umum

Tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa hukum tersangka berhak mengajukan jika merasa bahwa tersangka bukanlah orang yang bersalah. Bisa jadi karena bukti yang ada tidak kuat.

Tidak hanya itu, mereka berhak mengajukan ganti rugi / rehabilitasi kepada hakim di sidang praperadilan jika ternyata tersangka tidak terbukti bersalah.

Demikian pula penyidik, ia dapat mengajukan sidang praperadilan apabila penuntut umum menghentikan penuntutan. Tujuannya untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan tersebut.

Dilain pihak, penuntut umum juga dapat mengajukan sidang praperadilan apabila penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan, tujuannya untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.