Urutan dan Proses Persidangan Perkara Perdata

Urutan persidangan perkara perdata

Secara garis besar, berikut urutan sidang kasus perdata:

  • Mediasi
  • Bacaan gugatan dari penggugat
  • Jawaban tergugat
  • Replik
  • Duplik
  • Pembuktian
  • Kesimpulan
  • Putusan

Proses persidangan perkara perdata

Penggugat dan tergugat memasuki ruang sidang; diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat;

1. Mediasi

Kedua belah pihak diberi kesempatan menyelesaikan perkara secara damai;

Keduanya ditawarkan menggunakan mediator dari lingkungan PN, atau dari luar (PERMA RI No.1 Tahun 2008);

Bila kesepakatan damai tercapai, maka kesepakatan tersebut dibacakan di persidangan dalam bentuk akta perdamaian.

Jenis Mediasi

Ada dua jenis mediasi, yaitu:

  • Mediasi di dalam pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri yang tidak menangani perkaranya. Proses mediasi tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

  • Mediasi di luar pengadilan.

Ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Manfaat mediasi

Penyelesaiannya lebih sederhana, Waktu singkat, rahasia, terjaganya hubungan baik para pihak; merupakan hasil kesepakatan; berkekuatan hukum tetap.

2. Gugatan

Jika kesepakatan damai tidak tercapai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya.

Pihak dalam gugatan:

  1. Penggugat

Orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”.

  1. Tergugat

Orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

  1. Turut Tergugat

Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan.

  1. Penggugat/Tergugat Intervensi

Pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, ia dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut. Intervensi merupakan suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung.

3. Jawaban tergugat

Selanjutnya tergugat memberi jawaban (jawaban berisi eksepsi, gugatan rekonvensi, permohonan putusan provisionil)

  • Eksepsi: tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
  • Rekonvensi: gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.
  • Permohonan putusan provisionil: permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisionil. Putusan ini disebut juga dengan putusan sela.

4. Replik

Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;

5. Duplik

Tergugat menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat.

Replik dan Duplik dapat diulang-ulang hingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup.

Kemungkinan ada gugatan intervensi  (voeging, vrijwaring, toesenkomst)

  • Voeging (menyertai), yaitu pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak, biasanya pihak tergugat dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.
  • Toessenkomst (menengahi), yaitu tidak ada keberpihakan pihak ketiga baik kepada tergugat maupun penggugat.
  • Vrijwaring, yaitu Keterlibatan orang ketiga bukan karena berkepentingan, melainkan karena dianggap sebagai penanggung (garantie) oleh salah satu pihak, biasanya tergugat, sehingga dengan melibatkan pihak ketiga itu ia akan dibebaskan dari pihak yang menggugatnya akibat putusan tentang pokok perkara.

Sebelum pembuktian, kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi, atau gugatan intervensi);

6. Pembuktian

  • Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
  • Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;
  • Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan setempat;

7. Kesimpulan

Musyawarah oleh Majlis Hakim (bersifat rahasia);

8. Pembacaan Putusan

3 kemungkinan isi putusan yang dibacakan oleh hakim:

  1. Gugatan dikabulkan,
  2. Gugatan ditolak,
  3. Gugatan tidak dapat diterima;

Atas putusan ini, para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, mempertimbangkan, atau akan banding. Apabila memiliha mempertimbangkan, maka diberi waktu selama 14 hari.

Apabila ada pihak yang tidak hadir, maka diberitahu terlebih dahulu, dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Jika dalam kurun waktu 14 hari tidak menentukan sikap, maka dianggap menerima putusan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.