Pengertian, Contoh, Perbedaan Hukum Materiil dan Formil

  • Whatsapp

Artikel ini memuat pengertian, serta  perbedaan hukum materiil dan formil, termasuk contoh-contohnya untuk memudahkan pembaca.

Hukum Materiil

Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan dalam bentuk perintah / larangan.

Muat Lebih

Yang masuk dalam kategori hukum materiil diantaranya seperti:

  • Hukum pidana, yaitu hukum yang memuat tentang kejahatan dan pelanggaran, berikut sanksinya.  Hukum ini tertulis dalam:
    • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH PIdana),
    • Undang-undang pidana, yaitu hukum pidana tertulis yang tidak dimuat dalam KUHPidana. Seperti undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang ITE, dll.
  • Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga masyarat yang berisi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Hukum ini dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
  • Hukum tata usaha negara, yaitu keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (negara);  atau hukum tentang adminsitrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Baca juga:

Hukum Formil

Hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan tentang bagaimana melaksanakan atau mempertahankan hukum materiil. Hukum formal disebut juga dengan hukum acara. Seperti bagaimana cara menuntut, prosedur menindak lanjuti kejahatan, dll.

Hukum formil terbagi menjadi:

  • Hukum acara perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang tatacara bersengketa di pengadilan negeri.
  • Hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur tetang tatacara bagaimana pejabat negara memproses hukum warganya (atau orang asing yang tinggal di Indonesia) yang melakukan pelanggaran / kejahatan.
  • Hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu hukum yang mengatur tentang tatacara bersengketa atara orang / badan hukum dengan pejabat tata usaha negara di peradilan tata usaha negara.
  • Hukum acara peradilan agama, yaitu hukum yang mengatur tatacara bersengketa di pengadilan agama.
  • Hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu hukum yang mengatur tentang tatacara bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Demikian perbedaan hukum materiil dan formil. Thanks.

________________

Referensi:

H. Zaeni Ashadie, S.H., M.Hum., dan Arief Rahman, S.H., M. Hum., Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm: 30-31.

Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1980, hlm: 71-73.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.