Penyebab Perbedaan Hukum Islam

  • Whatsapp

Berbicara mengenai syariat, Hukum Islam merupakan salah satu dimensi Islam yang paling populer dan dinamis. Dikatakatan dinamis karena ia berubah sesuai dengan perubahan zaman, ruang, kondisi dan tradisi.[1] Disamping itu, Hukum Islam juga lebih akrab dengan masyarakat karena secara langsung berinteraksi dengan realitas.

Hukum Islam relatif lebih berkembang. Pada masa Nabi, problematika hukum diselesaikan oleh langsung oleh Nabi melalui wahyu atau sunnah-sunnahnya.

Muat Lebih

Setelah Nabi wafat, persoalan-persoalan baru tidak dapat dipecahkan hanya mengandalkan teks-teks yang telah ada. Sahabat sudah tidak dapat bertanya lagi secara langsung kepada Nabi. Solusinya mereka menggunakan dalil selain teks. Mereka mulai melakukan praktek ijtihad, baik secara personal maupun kolektif sehingga terjadi ijmâ’.[2]

Pada abad-abad berikutnya, metode yang digunakan untuk menetapkan hukum islam semakin berkembang. Pada abad kedua terbentuk disiplin ilmu ushul fiqh yang mengulas tentang metode-metode istinbâth hukum Islam.[3] Pada ranah metodologi para ulama berbeda pendapat. Implikasinya, hukum yang diproduk tidak akan seragam. Di sini bibit perbedaan Hukum Islam sudah mulai menjalar.

Hukum Islam menjadi ajang perdebatan panjang yang tidak akan pernah ditemukan ujung pangkalnya. Dalam ranah hukum, konon perbedaan ini merupakan suatu rahmat bagi umat manusia. Alasannya, hal ini menunjukkan bahwa hukum bersifat fleksibel. Ada alternatif hukum yang dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi orang mukallaf. Sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi :

                              اختلاف أمتي رحمة

“Perbedaan pendapat di kalangan umatku merupakan rahmat ”.[4]

Setidaknya, secara tersirat hadits ini mengesankan bahwa perbedaan pendapat tidak pernah dapat dielakkan. Selama manusia masih bebas berfikir, berpendapat dan berdaya kreasi, pasti akan bermunculan beragam pendapat yang tidak seragam. Tiap manusia mempunyai corak pemikiran yang berbeda. Seribu manusia akan menghasilkan seribu ide yang berbeda. Ini merupakan suatu realitas yang tidak diragukan lagi.

Fenomena perbedaan ini mestinya disikapi dengan arif dan bijak. Siapa pun tidak layak memposisikan dirinya untuk memberi penilaian benar dan salah di antara pendapat yang berbeda. Seharusnya beragam pendapat yang ada diapresiasi dengan dikaji dan dicari akar penyebab perbedaan serta mengkomparasikannya. Sehingga, ada landasan dan argumen metodologis untuk mengikuti suatu pendapat. Orientasinya, agar di dalam memilih alternatif hukum, tidak terjadi taqlîd[5] buta serta dapat menjelaskan argumen-argumen secara ilmiah. Dan perbedaan pendapat para ulama umumnya disebabkan oleh perbedaan dalil-dalil yang digunakan dalam memproduk Hukum Islam.[6]

Catatan:

[1] Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, perbedaan atau perubahan fatwa sejalan dengan perubahan waktu, lokasi, kondisi, dan adat yang berlangsung. Lihat : Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lâm al-Muwaqqi’în, Juz III, (Beirut : Dâr al-Fikr, tt), hlm. 14. Di samping itu, hukum juga berkisar sesuai alasan dan sebab. Di dalam karyanya, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah membuat ungkapan yang sangat populer :  ان الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما. Baca karya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah: Ibid, Juz IV, hlm. 105.

[2] Pada era pemerintahan Khalifah Abu Bakar sering sekali di dalam memutuskan hukum berdasar pada ijtihad jama’i. Prosesnya, ketika Khalifah Abu Bakar dihadapkan pada suatu kasus, beliau mencari jawabannya di dalam al-Qur’ân. Apabila dijumpai, maka ia memutuskan Hukum Islam berdasarkan ketentuan yang tertera di dalamnya. Ketika tidak dijumpai, ia beralih kepada sunnah rasul. Kalau ia menjumpai, langsung diputuskan. Akan tetapi, bila tidak menemukan, maka beliau bertanya kepada para sahabat yang lain barangkali ada sahabat yang pernah mendengar hadits Nabi yang berkenaan dengan kasus yang dihadapi. Jika terdapat satu orang yang mengungkapkan bahwa Nabi pernah memutuskan hukum dalam kasus tersebut, maka Khalifah mengambil keputusan berdasarkan riwayat sahabat tersebut. Jika tidak ada, maka ia mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat untuk bermusyawarah dalam menentukan hukum kasus yang dihadapi. Jika terjadi kesepakatan, maka Abu Bakar memutuskan hukum berdasarkan kesepakatan tersebut. Jika masih terjadi perselisihan, maka Khalifah mengambil salah satu pendapat yang dianggapnya tepat. Demikian pula, Khalifah Umar bin Khattab menerapkan sistem yang sama di dalam memutuskan Hukum Islam. Lihat : Dr. Abdul Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirâsah al-Syarî’ah al-Islamiyah, (Baghdad : Dâr al-Wafâ, 1992) cet XII, hlm.100.

[3] Sesuai data sejarah yang banyak beredar, bahwa orang yang kali pertama mengkodifikasikan ilmu ushul fiqh ialah Imam Syâfi’i dalam kitab “al-Risâlahnya” sehingga Imam Syâfi’i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Lihat Abdul Wahhâb Khallâf, Ilmu Ushûl al-Fiqh, (Kairo : Dâr al-Qalam, 1978), cet XII, hlm. 17.

[4] Yang dimaksud “Ummati” dalam hadits di atas ialah para mujtahid umat Muhammad. Jadi, perbedaan yang merupakan rahmat adalah perbedaan di dalam masalah fiqh yang bersifat ijtihadiyah, bukan masalah akidah. Menurut al-Subki perselisihan di dalam masalah akidah merupakan kesesatan dan biang dari semua kehancuran. Sedangkan keragaman pendapat di dalam masalah fiqh dapat memberikan ruang yang toleran dan keringanan bagi umat manusia untuk memilih beberapa alternatif. Bahkan, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan :  لا يسرني ان اصحاب محمد لم يختلفوا لانهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة.  Baca : Muhammad Abd al-Rauf al-Manawi, Faidl al-Qadîr, Juz I, (Beirut : Dâr al-Fikr, tt) hlm.209.

[5] Secara termilnologi, taqlîd adalah menaruh kalung di leher. Secara terminologi, taqlîd ialah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dasarnya atau meniru orang lain di dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tanpa disertai dalîl. Seperti mengusap sebagian kepala ketika wudlu mengikuti pendapat Imam Syâfi’i tanpa mengetahui dasar yang digunakan dalam mentapkan pendapatnya. Menurut al-Syaukâni, praktek taqlîd ini terjadi semenjak permulaan abad keempat hijriyah. Yaitu masa setelah terbentuknya madzhab empat. Sebagian ulama membedakan antara taqlîd dan ittibâ’. Letak perbedaannya, jika ittibâ’ ialah menetapkan hukum dengan mengikuti dalîl dan metode yang ditetapkan oleh orang lain atau mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalîlnya. Sementara taqlîd tanpa mengatahui dalîlnya. Lihat Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily, Ushûl al-Fiqh al-Islâmy, Juz II, (Damaskus : Dâr al-Fikr, 1998) cet. II, hlm. 1148-1149.

[6] Ada beberapa penyebab perbedaan pendapat para ulama dalam membuat keputusan Hukum Islam, antara lain : perbedaan qirâat ayat al-Qur’ân, tidak mengetahui hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah yang dicari hukumnya, keraguan tentang validitas hadits, perbedaan di dalam memahami dan menafsiri  teks, teks berupa lafadz musytarak, adanya dalîl yang bertentangan, tidak ditemukan teks yang yang berkaitan dengan masalah yang dicari, dan perbedaan kaidah ushuliyah. Lihat Dr. Musthafâ Saîd al-Khin, Atsar al-Ikhtilâf fî al-Qawâ’id al-Ushûliyah, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1996), cet. VI, hlm. 38-117.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.