Inti Perbedaan Had, Qisas dan Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam

  • Whatsapp

Memahami perbedaan Had, Qisas dan Ta’zir cukup urgen, mengingat ketiganya merupakan bagian penting dalam materi hukum pidana Islam.

Secara sederhana, perbedaan-perbedaan pada tiga istilah di atas dapat anda fahami melalui ilustrasi di bawah.

Muat Lebih

Dilihat dari aspek sumber

Had Qisas Tazir
batasan sanksi telah ditetapkan dalam nash sanksi setimpal batasan sanksi tidak ada dalam nash

Had

Segala ketentuan, batasan, dan bahkan mekanisme penerapan hukuman had telah dibicarakan dalam nash, ada dalam Qur’an dan/atau Hadits.

Qisas

Segala ketentuan, batasan, dan bahkan mekanisme penerapan hukuman Qisas telah dibicarakan dalam nash, ada dalam Qur’an dan/atau Hadits. Hanya saja, hukuman Qisas harus sepadan, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku.

Jika pelaku membunuh, maka ia dibunuh menurut hukum. Jika pelaku melukai korban, maka ia juga harus dilukai sesuai dengan penderitaan yang dialami korban.

Ta’zir

Dalam ta’zir, nash Qur’an atau hadits tidak menyebutkan bagaimana ketentuan, batasan dan mekanisme hukumannya. Negara dalam hal ini diberi ruang untuk menentukan dan menetapkan aturan berikut sanksinya.

Lihat:

Dilihat dari aspek hak

Had Qisas Tazir
Hak Allah lebih dominan Hak korban / Keluarganya lebih dominan Hak negara lebih dominan

Had

Mengenai had, Allah memiliki hak absolut dalam hukum. Semua elemen harus tunduk dan patuh dibawah aturan NYA.

Manusia, baik korban, pelaku, bahkan negara harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Mereka sekedar menjalankan apa yang telah diperintahkan terkait dengan hukum dan sanksinya.

Jika misalnya terjadi tindak pidana tuduhan zina, dan si penuduh tidak dapat mendatangkan saksi yang cukup, maka ia haruslah dihukum sesuai dengan ketentuan syara, meski korban atau negara telah memaafkan perbuatan si penuduh tersebut.

Qisas

Dalam qisas, hak korban / keluarga korban lebih dominan, jika mereka berkehendak untuk memaafkan si pelaku, maka negara, dalam hal ini, harus mengikuti kehendak korban / keluarganya.

Tazir

Di sini, hak negara lebih dominan. Mengingat ta’zir adalah ketentuan hukum yang sanksinya tidak ditetapkan oleh syariat, dan negara memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan sanksinya, maka setiap warga negara haruslah patuh terhadap hukum-hukum yang telah dirumuskan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.