Daftar Lengkap Macam-Macam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

  • Whatsapp
peraturan perundang-undangan

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan ini bersifat umum dan dibuat oleh para pejabat yang berwenang. (Lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 2)

Berbeda dengan Undang-undang, ia hanya dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Dengan kata lain, undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 3).

Muat Lebih

Di Indonesia, banyak sekali macam  peraturan perundang-undangan. Jika diruntut, peraturan tersebut meliputi peraturan-peraturan yang dibuat di tingkat pusat dan di tingkat daerah.

Hierarki peraturan perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 UU 12/2011, yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Baca juga:

Macam-macam peraturan perundang-undangan

Untuk lebih detailnya, hierarki di atas dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Tingkat pusat

Di lingkungan Legislatif:

  • Undang-undang dasar (UUD 45)
  • Ketetapan MPR (Tap MPR)
  • Keputusan MPR (sifatnya Intern)
  • Undang-undang (UU)
  • Keputusan DPR  (Bersifat Intern)

Di lingkungan eksekutif:

  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
  • Keputusan Presiden (Kepres)
  • Instruksi Presiden
  • Surat Keputusan Bersama (koordinatif antara beberapa lembaga tinggi negara)
  • Keputusan Menteri (Kepmen)
  • Peraturan menteri
  • Keputusan Direktur Jenderal
  • Instruksi Direktur Jenderal
  • Keputusan Direktur

Di lingkungan Yudikatif:

  • Putusan mahkamah agung
  • Peraturan makamah agung

2. Tingkat daerah

Di lingkungan Legislatif:

  • Keputusan Perwakilan Departemen di Daerah,
  • Peraturan Daerah (DTI / Provinsi),
  • Peraturan Daerah (DT II / Kota – Kabupaten),

Di lingkungan Ekseskutif:

  • Keputusan Gubernur Kepala Daerah,
  • Instruksi Gubernur – Kepala Daerah,
  • Keputusan Bupati – Kepala Daerah / Walikota – Kepala Daerah
  • Instruksi Bupati – Kepala Daerah / Walikota – Kepala Daerah

Di lingkungan Yudikatif:

  • Putusan pengadilan tinggi (tingkat provinsi)
  • Putusan pengadilan negeri (tingkat kabupaten/kota)

3. Peraturan Lain

Selain itu, ada juga peraturan yang tidak disebutkan di atas, yaitu:

  • Pengumuman
  • Surat Edaran, seperti surat edaran Mahkamah Agung, Surat edaran Gubernur, dll.

_______________

Referensi:

C.S.T. Kansil, S.H., Max Boboy, S.H., Dan Christne Kansil, S.H., M.H., Kemahiran Membuat Perundang-Undangan, PT Perca, Jakarta, 2003, hal: 9-146

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.