Dasar-dasar Peniadaan Pidana di Indonesia

Beberapa keadaan yang menyebabkan seorang tidak dapat dituntut pidana (peniadaan pidana), yaitu:

1. Tidak mampu bertanggung jawab: Orang gila melakukan pencurian.

Perhatikan Pasal 44 KUHP berikut:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

2. Daya paksa : Si A di bawah todongan senjata Api dipaksa menyerahkan uang milik bank kepada para perampok.

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. (Pasal 48)

3. Pembelaan terpaksa: Si A terpaksa memukul si B untuk menghentikan serangannya.

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (Pasal 49, ayat 1)

4. Pembelaan terpaksa melampaui batas: Adanya goncangan jiwa: seorang wanita menendang dan memukul pelaku yang hendak memperkosanya hingga babak belur.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. (Pasal 49, ayat 2)

5. Melaksanakan perintah undang-undang: Para eksekutor mengeksekusi terpidana hukuman mati.

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. (Pasal 50 KUHP)

6. Perintah jabatan: Polisi menembak kaki tersangka yang berupaya kabur.

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. (Pasal 51, ayat 1)

7. Perintah jabatan tidak sah: Untuk menguraikan kemacetan, polisi memerintahkan pengendara bermotor melewati jalur trans Jakarta.

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. (Pasal 51, ayat 2)

8. Keadaan darurat: Mendobrak pintu rumah orang lain hingga rusak untuk menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam kebakaran.

____

Sumber: 

Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm: 16-74.

Dr. Andi Hamzah, S.H., KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm: 3-5.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.