Pengertian, Wewenang, Izin dan Larangan Penggeledahan dalam KUHAP

Pengertian

Penggeledahan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terjadi dalam dua hal, yaitu rumah (tempat) dan badan.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (KUHAP Pasal 1 no.17)

Sedang Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. (KUHAP Pasal 1 no.18)

Wewenang

Secara umum, orang yang berwenang melakukan tugas ini adalah para penyidik. Seperti yang dikemukakan dalam pasal berikut:

Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Izin penggeledahan

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan penyidik sebelum menggeledah, diantaranya yaitu terkait izin dari ketua pengadilan setempat bagi penyidik, perintah tertulis bagi setiap kepolisian untuk melakukan penggeledahan dari penyidik, ketentuan saksi yang harus diikut sertakan, dan pembuatan berita acara terkait penggeledahan tersebut.

Pasal 33

(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.

(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dati turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Penggeledahan tanpa izin

Dalam keadaan mendesak, penyidik diberi kewenangan untuk menggeledah tanpa perlu menunggu surat izin terlebih dahulu.

Pasal 34

(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

  1. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
  2. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
  3. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Penyitaan barang yang digeledah

Dalam tugas ini, jika penyitaan diperlukan, maka penyidik hanya diperkenankan menyita surat atau benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Perhatikan Pasal 34 ayat 2 berikut:

(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Baca juga:

Larangan dalam penggeledahan

Tiga tempat yang tidak boleh digeledah jika sidang sedang berlangsung, yaitu ruang MPR, DPR, DPRD, dan Ruang Sidang. Serta tempat idabah dimana ibadah di tempat tersebut sedang berlangsung.

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

  1. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
  3. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Penggeledahan di luar daerah hukum penyidik

Jika penggeledahan terjadi diluar wilayah hukum penyidik, maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan haruslah diberitahu, serta harus didampingi penyidik dari daerah hukum yang dimaksud.

Pasal 36

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Ketentuan penggeledahan badan

Penyidik dapat menyita barang terkait tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam menggeledah badan.  

Pasal 37

(1)Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

(2)Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.