Pengertian, Wewenang, Syarat & Ketentuan Penangkapan dalam KUHAP (Pidana)

Saat terjadi tindak pidana, penyidik menelusuri kasus hingga ditemukan titik terang siapa pelakunya. Jika dalam penyidikan, ia mengetahui terduga pelaku, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penagkapan.

Meski demikian, ada prosedur yang harus ditaati oleh para penegak hukum. Semua itu termuat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang dibahas dalam artikel ini.

Pengertian Penangkapan

Berdasarkan pengertian yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penangkapan adalah:

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Wewenang Penangkapan

Dari pengertian penangkapan di atas, difahami bahwa yang memiliki wewenang untuk melaksanakannya adalah penyidik.

Sesuai tugas dan wewenang penyidik yang disebutkan dalam pasal 7 KUHA-Pidana berikut:

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

Penyidik pembantu juga dapat melakukan penagkapan tanpa perlu menunggu perintah penyidik.

Sebaliknya, penyelidik tidak memiliki wewenang menangkap. Namun ia dapat melaksanakannya jika mendapat perintah dari penyidik, sebagaimana diterangkan dalam pasal KUHA-Pidana berikut:

Pasal 16:

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Baca juga:

  1. Perbedaan penyidik dan penyelidik
  2. Tugas wewenang penyidik dan penyelidik

Syarat Penangkapan

Ketentuan-ketentuan penangkapan yang disebutkan dalam KUHAPidana yang harus dipatuhi oleh penyidik tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Penangkapan dilakukan terdap pelaku berdasarkan adanya alat bukti permulaan yang cukup yang mengindikasikan bahwa dia benar-benar diduga kuat melakukan tindak pidana.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan dilakukan berdasarkan atas perintah surat tugas penangkapan yang diterbitkan oleh penyidik.

Namun, jika penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, maka dalam hal ini, si penangkap harus segera menyerahkan orang yang ditangkapnya beserta barang bukti kepada penyidik.

Polisi harus memberikan tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka segera setelah melakukan penangkapan

Pasal 18

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dulakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Ketentuan Penangkapan

Ketentuan lain yang terkait dengan penangkapan dapat anda simak dalam pasal KUHA-Pidana berikut:

Pasal 19

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.