Pengertian, Unsur, Asas, Kelemahan dan Manfaat Arbitrase

Arbitrase adalah prosedur penyelesaian sengketa yang disepakati oleh pihak-pihak berselisih secara sukarela dengan mengikatkan diri pada putusan pihak ketiga yang netral di luar peradilan.

Unsur-Unsur Arbitrase

1. Para pihak yang bersengketa sepakat menyerahkan permasalahannya kepada pihak ke tiga  di luar pengadilan.

2. Sengketa yang diselesaiakan hanya pada bidang perdagangan

3. Putusan sengketa tersebut berkekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait.

Asas Arbitrase

1. Asas kesepakatan

Yaitu persetujuan para pihak untuk menyelesaikan perselisihanya dengan melibatkan pihak ke tiga di luar pengadilan

2. Asas musyawarah

Semua perselisihan diselesaikan secara musyawarah yang ditengahi oleh arbiter

3. Asas final Mengikat

Semua putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum lain.

Syarat-syarat  arbitrase

1. Adanya sengketa

2. Para-pihak bersengketa setuju untuk menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase.

3. Persetujuan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Baca juga:

1. Jenis dan Fungsi Akta Catatan Sipil
2. Pengertian dan Macam-Macam Perbuatan Hukum Menurut KUH Perdata
3. Sistematika KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Macam-Macam Putusan Sidang Perkara Perdata
5. Pengertian dan Jenis Subjek Hukum

Manfaat Arbitrase

1. Lebih efisien

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menghabiskan waktu yang relatif panjang dan berlarut-larut. Biasanya melalui pengadilan negeri, jika banding, maka dibawa ke pengadilan tinggi, bahkan bisa sampai ke mahkamah agung.

2. Prosesnya cepat

Dalam pengambilan keputusan, arbitrase lebih cepat dan tidak terlalu formal. Umumnya prosedur arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian sengketa.

Menurut pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari atau enam bulan sejak arbiter atau majlis arbitrase terbentuk. Kemudian.

Pada ayat (2) menerangkan perpanjangan waktu jika diperlukan dengan ketentuan adanya persetujuan para pihak.

3. Dilakukan secara rahasia

Pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup.

4. Bebas memilih arbiter

Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka.

Namun jika tidak disepakati, maka pengadilan ikut turun tangan. Sesuai dengan pasal 13 (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 berikut:

“Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau  tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase”

 5. Diselesaikan oleh ahlinya (expert)

Menyelesaikan perselisihan dipengadilan kadangkala memerlukan biaya tambahan. Hal ini dikarenakan sering dijumpai hakim kurang mampu menangani perselisihan yang bersifat teknis, sehingga memerlukan saksi ahli yang membutuhkan biaya.

Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk para ahli untuk menjadi arbiter, yang menguasai masalah yang dipersengketakan.

6. Merupakan putusan akhir dan mengikat

Putusan arbitrase pada dianggap final dan mengikat. Bila diperlukan pengesahan putusan arbitrase melalui pengadilan, pengadilan yang mengesahkanya tidak berhak meninjau kembali persoalan (materi) dari putusan tersebut.

7. Biaya lebih murah

Biaya arbitrase umumnya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya adminstrasi dan biaya arbiter yang sudah ditentukan tarifnya.

Prosedur arbitrase dibuat sederhana mungkin dan tidak terlalu formal.

Disamping itu, para arbiter adalah ahli dan pratiksi dibidang atau pokok yang dipersengketakan sehingga dianggap mampu memberi putusan dengan cepat dan obkektif.

Tentu hal ini lebih hemat jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.

8. Bebas memilih hukum yang berlaku

Pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan yang memiliki perbedaan ketentuan hukum. Para pihak dalam arbitrase dapat memilih hukum yang akan diberlakukan.

 Kelemahan Arbitrase

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh arbiter, bukan hakim.

2. Lembaga arbitrase tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi perkara arbitrase.

3. Apabila pihak yang salah tidak mau mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut.

4. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai Ekstra Judicial, arbitrase hanya dapat bertumpu pada etika bisnis. Tak heran jika terjadi pengingkaran dengan berbagai cara terhadap putusan arbitrase.

5. Umumnya pihak-pihak yang bersengketa dalam arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke arbitrase tidaklah mudah.

_____

Referensi:

H. Sudarto dan Zacni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,(Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet ke 2, h. 32.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.