Pengertian, Macam dan Syarat Akta Otentik

Akta Otentik – Tidak semua surat dapat disebut akta. Hanya surat tertentu yang memenuhi syarat yang dapat disebut akta, yaitu: ditandatangani, memuat peristiwa yang mendasari hak / perikatan, dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

Berdasarkan bentuknya, akta terbagi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Materi akta di bawah tangan telah usai dibahas pada artikel sebelumnya.

Adapun akta otentik adalah akta yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan dengan/tanpa bantuan pihak berkepentingan, untuk memuat segala hal yang diperlukan di dalamnya.

Sesuai dengan KUHP pasal 1868 berikut:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Dengan demikian, akta ini harus dibuat oleh pejabat yang benar-benar memiliki wewenang. Jika tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka menurut pasal 1869 KUH Perdata disebutkan:

  • Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formal sebagai akta otentik.
  • Akta demikian mempunyai nilai kekuatan (dianggap) sebagai akat di bawah tangan.

Pembagian akta otentik

Akta ini dibagi menjadi dua, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat, dan akta yang dibuat atas kehendak pihak tertentu.

Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang meliputi akta dibidang hukum publik yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN), seperti SIM, KTP, IMB, Paspor. Ada juga yang dibuat oleh pejabat yudikatif, seperti berita acara sidang, surat pemanggilan, dan lain-lain.

Adapun akta yang dibuat atas kehendak pihak tertentu adalah akta yang dibuat oleh pejabat (Notaris) yang berwenang atas inisiatif pihak-pihak yang kepentingan, dengan memuat segala hal yang dikehendaki pihak-pihak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti akta jual beli, akta hibah, dan lain sebagainya.

Baca juga:

1. Pengertian, Unsur, Asas, Kelemahan dan Manfaat Arbitrase
2. Kejahatan Terhadap Negara sahabat, Kepala Negara Sahabat, dan Wakilnya (KUHP Pasal 139-145)
3. Jenis dan Fungsi Akta Catatan Sipil
4. Pengertian dan Macam-Macam Perbuatan Hukum Menurut KUH Perdata
5. Pasal-Pasal Penganiayaan dalam KUHP (Pasal 351-358)
6. Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden (KUHP Pasal 130-139)

Syarat Akta Otentik

Agar dianggap sah dan dapat menjadi alat bukti yang kuat, akta otentik harus memenuhi syarat formal dan materiil.

Syarat formal:

  1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Seperti notaris, PPAT, atau KUA untuk pembuatan akta nikah.
  2. Dihadiri para pihak
  3. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat yang bersangkutan
  4. Dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi
  5. Menyebut identitas notaris (pejabat)
  6. Menyebut tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta
  7. Notaris membacakan akta dihadapan para penghadap
  8. Ditandatangani semua pihak
  9. Penegasan pembacaan, penerjemahan (jika ada), dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

Syarat materiil:

  1. Berisi kesepakatan para pihak
  2. Isi keterangan perbuatan hukum
  3. Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti

______________

Referensi:

Dedi Supriyadi, M. Ag., Kemahiran Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm: 55-85

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.