Ketentuan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

Kasus pencemaran nama baik dikategorikan sebagai pidana aduan. Artinya pihak berwajib tidak dapat menindak si pelaku kecuali jika korban mengadukannya.

Ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tepatnya dibahas dalam pasal 310 hingga pasal 316 KUHP.

Adapun sanksi yang dapat dialami si pelaku cukup beragam. Untuk lebih jelasnya, amati pasal-pasal di bawah ini:

Sengaja Menyerang Kehormatan

Undang-undang telah menetapkan koridor hukum bagi siapa saja yang sengaja menebar fitnah dengan menyerang kehormatan / nama baik seseorang.

Jika hal itu dilakukan, maka hukumannya adalah maksimal 9 bulan kurungan, atau denda 4500 (Menurut peraturan yang berlaku saat ini, denda dalam KUHP dikalikan 1000, sehingga ia harus membayar denda sekitar 4.500.000).

Amati Pasal 310 ayat (1) Berikut:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berbeda jika pencemaran nama baik tersebut dilakukan melalui media tulis, maka sanksinya lebih berat. Yaitu paling lama 1 tahun 4 bulan, atau denda sekitar 4.500.000

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jika perbuatan pencemaran tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini, si pelaku tidak dikenakan pidana.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pencabutan Hak Tertentu

Jika pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan maksud membuktikan apa yang dikatakannya adalah benar, namun ternyata tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka dia dikenakan pidana 4 tahun.

Tidak hanya itu, ada beberapa hak pelaku yang juga turut dicabut sesuai dengan pasal 35 nomor 1-3, yaitu:

  1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
  3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan pasal berikut:

Pasal 311

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

Pembuktian Kebenaran Tuduhan

Perlu diketahui, pembuktian yang mengakibatkan pencemaran nama baik seseorang hanya dapat dibenarkan dalam dua hal, yaitu didalam proses sidang pengadilan dan terhadap pejabat negara terkait dengan tugas yang dijalankannya.

Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;

2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Pidana Aduan

Sebagaimana dikemukakan di atas, kasus fitnah atau pencemaran nama baik ini hanya dapat diproses jika korban mengadukan kasus tersebut ke pihak yang berwajib (polisi).

Pasal 313

Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

Tuduhan Yang Terbukti Benar

Jika si pelaku penghinaan menghina seseorang yang ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim atas hal yang dituduhkan kepadanya, maka si pelaku tersebut tidak dapat dipidana.

Misalnya, si A mengatkan bahwa si B mencuri Motor, dan dalam persidangan ternyata terbukti bahwa si B pencurinya. Maka si A tidak bisa dituntut.

Namun jika ternyata si B tidak terbukti bersalah, ia dapat menuntut balik kepada si A dengan ketentuan harus menunggu putusan hakim yang membenarkannya bahwa di benar-benar tidak bersalah.

Baca juga:

Pasal 314

(1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

(2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.

(3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Pencemaran Ringan

Setiap pencemaran ringan dapat dikenakan sanksi kurungan 4 bulan 2 minggu atau denda 4.500.000.

Yang masuk dalam pencemaran ini adalah:

  1. menghina di muka umum, baik dengan lisan, tulisan atau perbuatan.
  2. Menghina di depan korban, baik secara lisan maupun perbuatan.
  3. menghina malalui surat yang dikirimkan kepada korban.

Amati pasal berikut:

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat penecemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penghinaan Terhadap Pejabat

Perlu diingat, bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, terdapat unsur pemeberat pidana. Yaitu jika menghina pejabat yang sedang bertugas / menjalankan tugasnya.

Sanksinya adalah ditambah sepertiga dari sanksi pokok.

Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.