Dasar-dasar Pencegahan Perkawinan di Indonesia

Pencegahan perkawinan dilaksanakan sebelum akad nikah. Mekanismenya diatur dalam undang-undang perkawinan Indonesia (hukum konvensional), serta dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum konvensional Indonesia, pencegahan perkawinan diatur dalam UU No. 1/1974 Pasal 13 yang berbunyi:

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sebagaimana yang dimaksud pasal di atas, mengacu pada dua hal, yaitu:

  1. syarat administratif: berkenaan dengan administrasi perkawinan,
  2. syarat materiil: berhubungan hal-hal mendasar, seperti larangan perkawinan bagi mempelai wanita yang masih terikat kawin dengan pria lain.

Baca juga: Dasar-dasar Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Wewenang Mencegah Perkawinan

Orang-orang yang memiliki wewenang mencegah perkawinan dimuat dalam pasal 14 Undang-undang Perkawinan (UUP), yang berbunyi:

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Undang-undang perwakinan di atas juga memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan. Pejabat yang berwenang dilarang membantu melangsungkan perkawinan bila mengetahui terjadinya pelanggaran Undang-undang tersebut, meski tidak ada pencegahan perkawinan dari pihak keluarga mempelai.

Simak pasal 20 UU No. 1/ 1974 berikut:

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pencegahan perkawinan dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (HKI) juga memuat pasal-pasal pencegahan perkawinan. Untuk lebih jelasnya, dapat anda lihat berikut ini:

Pasal 60

(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu ad dien

Pasal 62

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.

(2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Pasal 65

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang no 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.,

Silahkan dowload kelengkapan Kompilasi Hukum Islam di sini

_____

ٍSumber:

  • Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag., Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2014, hlm: 98-106.
  • Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.