Dasar-dasar Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Sejalan dengan perkembangan zaman, diikuti dengan perubahan masyarakat yang begitu dinamis, pola perkawinan mulai bergeser. Sebelum mengenal hukum konvensional, masyarakat di nusantara tidak memerlukan pencatatan perkawinan. Mereka masih mengandalkan saksi yang dapat memberikan keterangan ada tidaknya suatu pernikahan.

Pergeseran kultur lisan (oral) menuju kultur tulisan menjadi babak baru mayarakat modern. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan karena bisa hilang oleh kematian, atau kesaksian masih dipertanyaakan karena sifat ketidakjujuran. Di samping itu, manusia bisa mengalami kelupaan dan kekhilafaan.

Atas dasar ini, diperlukan sebuah bukti yang disebut dengan akta, yang sifatnya mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

[su_note note_color=”#fcfcb3″]Baca juga: Dasar-dasar Pencegahan Perkawinan di Indonesia[/su_note]

Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang

Undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia telah berbicara tentang pencatatan perkawinan. Aturan ini termaktub dalam UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat 2:

Tiap-tiap perkawinan dicata menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam pelaksanaannya, menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975:

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan berlangsung.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Pencatatan Perkawinan Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam telah memuat aturan-aturan pencatan perkawinan. Yaitu dalam pasal 5 sebagaimana berikut:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 22 tahun 1946 jo Undang-Undang no 32 tahun 1954

Adapun prosedurnya dibicarakan dalam Pasal 6 berikut:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 , setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

_____

ٍSumber:

  • Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag., Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2014, hlm: 120-124.
  • Dokumen Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.