Pasal-Pasal Pengajuan dan Pencabutan Aduan Pidana (KUHP Pasal 72-75)

Bab ini hanya menjelaskan aturan-aturan tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Pengajuan dan pencabutan aduan pidana ini termaktub dalam KUHP Pasal 72 hingga 75.

Perlu diketahui, yang dimaksud dengan aduan pidana adalah segala tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum berdasarkan adanya aduan.

Baca kembali:

Orang-orang yang berhak mengadu

Berdasarkan undang-undang, ada 4 kategori orang yang berhak mengadu, yaitu korban, kuasa korban, pengampu korban, dan ahli waris jika korban meninggal.

Pasal 72

(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;

(2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 73

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Tenggang waktu pengaduan

Perlu diketahui, tenggang waktu aduan hanya berlaku enam bulan, terhitung sejak terjadinya tindak pidana aduan jika korban berada di Indonesia, dan 9 bulan jika korban berada di luar Indonesia.

Pasal 74

(1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

(2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Pencabutan aduan

Tenggang waktu aduan yang dapat dicabut adalah 3 bulan, yang terhitung sejak korban mengadukan kasusnnya. Dengan demikian, jika kasusnya sudah bergulir lebih dari tiga bulan, maka aduannya tidak bisa dicabut. 

Pasal 75

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.