Pengertian, Hirarki dan Konflik Norma Hukum

  • Whatsapp

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks berbangsa dan bernegara, di masyarakat, keluarga, dikenal istilah norma.

Orang tua atau guru, misalnya, sering menyebut bahwa “suatu tindakan tidak sesuai dengan norma orang Timur (untuk menunjuk orang Indonesia yang memiliki budaya ketimuran)”.

Muat Lebih

Tapi saat peristiwa pelanggaran norma itu terjadi, tidak ada hukuman bagi si pelanggar.

Jika demikian, sesungguhnya norma adalah seperangkat aturan yang abstrak, tidak memiliki daya ikat dan tidak disertai perangkat penegakannya, tapi ia secara turun temurun atau oleh para pendahulu masing-masing generasi terus dipegangi.

Pengertian norma jelas berbeda dengan pengertian hukum atau peraturan perundang-undangan. Di mana ia memiliki daya ikat (mengikat secara umum), ada sistem sanksi, dan memiliki perangkat penegakannya.

Sementara norma, meski sebagian ada kesamaan dengan hukum tapi ia juga memiliki perbedaan khususnya dalam hal kelahiran dan sumber pembentuk, lingkup keberlakukan, sanksi dan penegakannya.

Pengertian Norma Hukum

Norma didefinisikan sebagai suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.

Istilah norma berasal dari bahasa Latin. Dalam bahas Arab disebut kaidah. Sementara dalam bahasa Indonesia, sering disebut dengan patokan, ukuran, atau pedoman.

Dengan kata lain norma adalah suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat.[1]

Satjipto Rahardjo memberikan definisi bahwa norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntun dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan satu sama lain.[2]

Sedangkan menurut Amiroedin Sjarief norma atau kaidah adalah suatu patokan atau standar yang didasarkan kepada ukuran nilai- nilai tertentu.[3]

Secara garis besar norma dapat dibedakan menjadi:

  1. Norma Etika; yang dapat dibagi lagi menjadi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan.
  2. Norma Hukum; suatu patokan yang didasarkan kepada patokan nilai-nilai baik atau buruk yang berorientasi kepada asas keadilan dan bersifat; (a) suruhan (impare), yaitu apa yang harus dilakukan orang; dan (b) larangan (prohibire), yaitu apa yang tidak boleh dilakukan orang. 

Seperti telah dikemukakan diatas, bahwa selain norma juga digunakan istilah kaidah, istilah ini antara lain digunakan oleh Sudikno Mertokusumo[4] yang mengatakan bahwa kaidah hukumlazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berprilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.

Sebagai contoh, di sebagian masyarakat berlaku aturan bahwa ketika seorang anak bersalaman dengan orang tuanya, dan anak itu menatap wajah orang tuanya maka ia dianggap tidak sopan.

Sementara di wilayah lain, seorang anak dianggap sopan saat bersalaman dengan orang tuanya dan menatap wajah orang tua itu.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa keberlakuan norma sangat terbatas dan tidak mengikat secara umum.

Norma sifatnya sangat temporer dan tidak obyektif (tidak semua orang mengakui bahwa itu adalah aturan yang harus dipatuhi).

Berbagai aturan sebagaimana contoh di atas disebut sebagai norma non hukum. Artinya norma yang tidak bisa diadopsi menjadi muatan pasal-pasal peraturan perundang-undangan, karena sifat dan karakternya yang subyektif.

Norma hukum adalah setiap norma yang memuat aturan dan bisa diobyetivikasi (bisa diakui oleh semua orang) untuk dipatuhi.

Norma hukum inilah yang kemudian diadopsi menjadi muatan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, norma yang memuat aturan bahwa setiap orang yang mencuri itu dianggap merugikan orang lain dan karena itu harus dihukum.

Semua orang, di wilayah manapun, dan berhimpun dalam suatu agama apapun, dipastikan tidak ada yang membenarkan bahwa orang mencuri itu tidak merugikan orang lain dan karena itu tidak perlu dihukum.

Oleh karena muatan normanya yang obyektif, larangan mencuri diadopsi menjadi salah satu jenis kejahatan yang tertuang dalam hukum pidana Indonesia. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat klausul yang menyebutkan larangan pencurian dan jenis hukumannya.

Pengenalan jenis-jenis norma ini, menunjukkan secara jelas perbedaan antara norma hukum dan norma non hukum.

Berikut ini uraian Maria Farida dan modifikasi penulis tentang perbedaan dan persamaan kedua jenis norma.

Tabel Perbandingan Norma Hukum dan Norma Non Hukum:

Unsur Norma Hukum Norma Non Hukum
Daya Ikat Universal Sektoral
Sifat Mengikat secara umum Tidak mengikat secara umum
  Obyektif Subyektif
  Heteronom (datang dari luar diri seseorang) Otonom (datang dari dalam diri seseorang)
Sanksi Ada sistem sanksi Tidak ada sistem sanksi
Instumen Penegak Ada aparat dan institusi penegak hukum Tidak ada aparat dan institusi penegak hukum

Norma hukum bisa dijumpai di dalam setiap klausul-kalusul konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Karena setiap peraturan perundang-undangan pasti berisi norma hukum.

Meskipun demikian, akibat keterbatasan pengetahuan, banyak juga produk hukum yang tidak memuat norma-norma hukum, melainkan norma non hukum.

Anggapan banyak kalangan bahwa norma hukum adalah norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan karena itu harus dipatuhi, adalah perspektif ortodok yang menganggap bahwa peraturan perundang-undangan adalah sesuatu yang harus dipatuhi.

Padahal jika dikaji dengan perspektif hukum kristis, sebuah pendekatan dan cara pandang baru, yang mengacu pada berbagai perspektif  dalam melihat hukum,  yang diperkenalkan oleh Roberto M. Unger (1999)[5] dan teori Power and Knowledge, suatu teori yang menyebutkan bahwa antara ilmu pengetahuan dan kekuasaaan memiliki relasi kuat, milik Michel Foucault.[6]

Hukum-hukum itu bisa jadi sesungguhnya memuat norma yang justru seharusnya tiak dipatuhi, karena ia diproduksi untuk membatasi dan merampas hak-hak warga negara.  

Baca juga:

Hirarkhi Norma Hukum Negara

Norma hukum, menurut Hans Kelsen[7], memiliki jenjang atau hirarkhi yang menunjukkan derajat berlapis.

Kelsen memperkanalkan teori jenjang norma hukum (stufentheorie), di mana norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Begitupun norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma tertinggi yang disebut norma dasar (groundnorm).

Menurut Adolf Merkl, sebagaimana dikemukakan Maria Farida[8], suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah, di mana suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, sedangkan ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum yang ada pada hirarkhi di bawahnya.

Dengan demikian suatu norma hukum yang ada atau diadopsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan mempunyai masa berlaku (rechtkracht) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu bergantung pada norma yang berada di atasnya.

Sehingga, apabila norma hukum yang berada di atasnya dihapus atau dinyatakan tidak berlaku, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya terhapus dan tidak berlaku pula.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori Kelsen.

Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Nawiasky[9] mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

1. Staats fundamentaal norm (norma fundamental negara)

Norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dari suatu negara.

Norma ini tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi recht-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantung norma-norma hukum di bawahnya.[10]

Isi norma fundamental menurut Hans Nawiasky adalah sebagai berikut:

  1. Norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, termasuk norma pengubahnya.
  2. Hakikat hukum bagi suatu norma fundamental ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar.
  3. Norma fundamental lahir lebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.

Merujuk pada praktik kehidupan Indonesia, Pancasila dengan lima sila dan seperangkat butir-butir turunannya, merupakan norma tertinggi, yang merupakan hasil konsensus seluruh warga negara Indonesia, saat mendirikan negara, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya.

Sebagaimana diketahui, Pancasila dikenal sebagai sumber segala sumber hukum. Meskipun pascalahirnya UU No. 10 Tahun 2004, tidak lagi dikenal istilah sumber dari segala sumber hukum, tapi sesungguhnya rumusan Pancasila terdokumentasikan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dan dalam praktiknya, Pancasila merupakan referensi utama, basis dan sumber legitimasi bagi pembentukan dan pembangunan hukum nasional Indonesia.

2. Staatsgrungessetz (aturan dasar atau aturan pokok negara)

Aturan dasar atau aturan pokok negara, merupakan kelompok norma hukum di bawah norma fundamental negara.

Norma-norma dan aturan dasar negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar. Sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum merupakan norma sekunder.

Menurut Hans Nawiasky[11], aturan dasar negara biasanya (1) dapat dituangkan dalam suatu dokumen negara, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar; dan (2) biasanya mengatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, hubungan antara lembaga-lembaga negara serta hubungan negara dan warga negara.

Dalam konteks Indonesia, kelompok norma ini adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil amandemen. Selain itu juga terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut konvensi ketatanegaraan.

3. Formell gesetz (undang-undang formal)

Kelompok norma hukum yang berada di bawah aturan dasar negara adalah formellgesetz atau yang diterjemahkan dengan undang-undang (formal).

Berbeda dengan norma-norma yang di atasnya, norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang kongkrit dan terinci serta sudah dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

Norma hukum dalam undang-undang tidak hanya norma yang bersifat tunggal, tetapi norma hukum itu dapat dilekati oleh norma sekunder, sehingga suatu undang-undang dapat mencantumkan norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.

4. Verordnung dan Autonom Satzung (aturan pelaksanaan dan aturan otonom)

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

Peraturan ini terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, baik bersumber dari kewenangan delegasi, maupun kewenangan atribusi.

Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang dasar atau oleh undang-undang kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah.

Kelompok-kelompok norma hukum sebagaimana di sebut di atas, menurut Nawiasky hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun jumlah norma hukum yang berbeda dalam tiap kelompoknya.

Baca: Ruang lingkup hukum Islam

Konflik Norma dalam Peraturan perundang-undangan

Istilah konflik antar norma atau contra-norm adalah pengingkaran terhadap asas kepatuhan pada hirakhi norma ataupun hirarkhi peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa norma yang berada pada jenjang lebih rendah harus tidak bertentangan dengan norma yang berada pada jenjang yang lebih tinggi.

Jika ini tidak dipatuhi, maka kondisi yang demikian disebut sebagai konflik norma, di mana norma yang lebih rendah bertentangan atau berbeda dengan norma yang lebih tinggi.

Konsekuensi dari kondisi konflik norma dalam peraturan perundang-undangan pada gilirannya akan melahirkan ketidakpastian hukum dan mengancam integritas sistem hukum nasional yang sudah didesain secara padu di aras yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, di era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun berbagai peraturan daerah, akibat euforia politik dan keterbatasan kapasitas menyusun peraturan perundang-undangan, banyak peraturan daerah mengalami konflik norma atau bertentanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Departemen Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri, dan komisi-komisi negara seperti Komnas Perempuan misalnya, telah mencatat banyak sekali perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Baik yang berhubungan dengan iklim investasi dan keuangan, bertentangan dengan HAM, maupun yang secara tegas membatasai akses perempuan pada keadilan.

Peraturan Daerah di beberapa wilayah yang mengatur tentang tata cara berbusana dan pelacuran, secara jelas mengandung muatan diskriminatif terhadap perempuan.

Bukan pada soal bagaimana mengatasi persoalan kemerosotan moralitas warga, tapi justru pendekatan yang kurang tepat yang dipilih sebagai jalan penyelesaiannya, dengan cara mencurigai perempuan yang berkeliaran di malam hari.[12]

Dengan mengabaikan asas parduga tak bersalah, perda tersebut bertentangan dengan UUD 1945 juga UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Secara teoritik, menurut Jimly Asshiddiqie[13], semestinya konflik norma tidak perlu terjadi jika sikap kehati-hatian dikembangkan oleh setiap stakeholders.

Dengan demikian inisiatif yang tumbuh dari bawah, tidak perlu terhaalangi. Sebagiamana diketahui, dalam sistem norma dikenal adanya:

(a) prinsip ‘lex superiore derogat lex infiriore’ mengharuskan norma hukum yang di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atas.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, prinsip tersebut diimbangi oleh prinsip lain, yaitu ‘lex specialis derogat lex generalis’ bahwa norma hukum yang khusus, baik materinya maupun wilayah berlakunya ataupun waktu berlakunya, dapat saja mengatur yang berbeda dari norma hukum yang bersifat umum tanpa mengubah status keberlakuan norma hukum yang bersifat umum tersebut;

(b) dalam hukum dibedakan antara istilah pertentangan norma (contra legem) dengan ketidaksesuaian norma (praepria).

Peraturan Daerah mutlak tidak boleh mengatur norma yang berlawanan atau bertentangan dengan norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Akan tetapi, jika materi yang diatur bukan berlawanan tetapi hanya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, maka hal itu masih dapat diterima secara hukum;

(c) dalam hal ditemukan adanya perbedaan pengaturan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, maka penafsirannya disarankan dikaitkan dengan elemen teleologis dari materi peraturan itu, yaitu menyangkut tujuannya (doelmatigheid).

Jika tujuannya sama, maka perbedaan dalam teknis pelaksanaannya, sepanjang tidak mengganggu proses pencapaian tujuan langsungnya, maka keduanya masih dapat diterima sebagai dokumen hukum menurut pengertian ketidaksesuaian seperti pada butir (b) tersebut di atas.

Dengan demikian, inisiatif dari bawah tidak perlu terganggu, tetapi senantiasa siap untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kekisruhan dalam pengaturan teknis hukumnya di lapangan.

Untuk menghindari konflik norma sebagaimana diuraikan di atas, sistem hukum nasional Indonesia telah memberikan ruang-ruang penyelesaian secara preventif dan represif.

Secara preventif, di level nasional pengelolaan perumusan peraturan perundang-undangan jika ia bersumber dari DPR, dikelola oleh suatu Badan Legislasi (Baleg).

Sementara jika ia bersumber dari pemerintah, dikelola oleh Departemen Hukum dan HAM.

Di Daerah, Departemen Hukum dan HAM di setiap Kantor Wilayah telah melakukan upaya konsultasi dan fasilitasi pembentukan perda-perda.

Begitupun Departemen Dalam Negeri, telah mengeluarkan Surat Edaran yang menyerukan kepada pemerintah daerah agar melakukan konsultasi dan penyesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia.[14] 

Secara represif, mekanisme judicial review baik yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya,[15] maupun oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, merupakan mekanisme uji materil atas perundang-undangan yang mengalami konflik dan bertentangan akibat ketidakpatuhan pada hirarkhi norma yang telah ditetapkan.


[1]Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peraturan perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, Cet. Ke-11,  h. 6

[2] Satjiptp Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Cet. Ke-5, h. 27

[3]Amiroedin Sjarif, Peundang-undangan Dasar; Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 8

[4]Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1988, Edisi Kedua Cet. Ke-1, h. 12 dan 32

[5]Roberto M. Unger, The Critical Legal Studies Movement, (Gerakan Studi Hukum Kritis), (terj. Ifdhal Kasim), Jakarta: Elsam, 1999, h. x

[6]Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, diedit oleh Colin Gordon, New York, Pantheon Books, 1980, h. 52, 98

[7]Hans Kelsen, General theory Of Law And Satate, New York: Russell & Russell, 1945, h. 112-113 

[8]Hans Nawiasky,Allgemeine Rechtslehre als System lichen Grundbegriffe, Einsiedeln/ Zürich/ Köln: Benziger, 1948, Cet. Ke-2, h. 31 dst. sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peraturan perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya,  Yogyakarta: Kanisius, 1998, Cet. Ke-11,  h. 25

[9]Maria Farida Indrati Soeprapto, Op. Cit. h. 27-35

[10]Maria Farida Indrati Soeprapto, Op. Cit. h. 28

[11]Ibid

[12]Lihat Perda Kota Tengerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, yang salah satu klausulnya menyebutkan  “setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/ mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk atau kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorng jalan atau tempat-tampat lain di daerah (pasal 4)

[13]Jimly Asshiddiqie, Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah Disampaikan dalam rangka Lokakarya Anggota DPRD se-Indonesia, Jakarta, 22 Oktober, 2000

[14]Ismail Hasani, Erosi Konstitusionalisme Kita, Kajian atas Beberapa Peraturan Daerah, Jakarta: 2006 (naskah tidak diterbitkan). Baca juga Ismail Hasani, Erosi Konstitusionalisme, Kompas, 20 November 2006, h. 39  

[15]Lihat UU No. 32 tahun 2004 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.