Latar Belakang, Landasan, Fungsi dan Isi Kompilasi Hukum Islam (Download)

Kompilasi dari sudut bahasa adalah karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan lain. Sedang kompilasi dari sudut hukum yaitu sebuah buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu. Dan kompilasi hukum islam adalah sebuah buku kumpulan yang didalamnya terdapat uraian-uraian hukum Islam.

Uraian hukum dalam kompilasi hukum Islam bukanlah hal yang baru. Melainkan hasil kutipan-kutipan dari karya-karya dan pemikiran ulama, yang kesemuanya dikumpulkan, diambil intisarinya, dan dituangkan dalam kompilasi tersebut.

Latar Belakang

Sejak berdirinya pengadilan agama di Indonesia, institusi yang mewadahi umat islam ini ternyata belum memiliki undang-undang yang menjadi pegangan dalam menetapkan putusan hukum. Berbeda dengan pengadilan umum yang aturan-aturannya tertuang dalam KUHP dan KUHAP (baik pidana maupun perdata).

Hingga pada akhirnya ditetapkanlah beberapa kitab yang menjadi sumber rujukan bagi para hakim di lingkungan pengadilan agama.

Kitab tersebut diantaranya:

  1. Al Bajuri
  2. Fathul muin
  3. syarqawi at tahrir
  4. Qolyubi/mahali
  5. Fathul wahab
  6. Tuhfah
  7. Targhibul Musytaq
  8. Qawaninus syar’iyyah lissayyid usman bin yahya
  9. Qawaninus syar’iyyah lissayyid shodaqah Dakhlan
  10. Syamsuri lil Fara’idh
  11. Bughyatul Mustarsyidin
  12. Al fiqh ‘alal madzahibil Arba’ah
  13. Mughnil Muhtaj

Semua kitab rujukan di atas masih menimbulkan perbedaan persepsi seputar hukum. Hal ini ditenggarai oleh perbedaan pandangan ulama dan penulis kitab itu sendiri, serta perbedaan persepsi dari para hakim dalam memahami hukum Islam.

Ketidakseragaman persepsi terhadap hukum islam sendiri berakibat pada:

  1. Ketidak seragaman dalam penetapan putusan
  2. Ketidakjelasan melaksanakan syariah islam

Oleh karenanya, diperlukan aturan-aturan yang dapat mengakomodir semua, yang kemudian menjadi rujukan hakim peradilan agama di Indonesia.

[su_note note_color=”#fcfcd7″]Baca juga:

[/su_note]

Proyek Kompilasi Hukum Islam

Gagasan pembentukan kompilasi hukum islam pertama kali diumumkan oleh menteri agama RI Munawir Sadzali, MA., bulan Februari 1985. Kemudian ide tersebut diamini dan didukung oleh banyak kalangan.

Untuk merealisasikannya, pada tanggal 21 Maret 1985, dibuat surat keputusan pelaksanaan mega proyek kompilasi hukum Islam, yang kemudian membentuk panitia khusus, meliputi:

  1. Pelaksana bidang kitab / Yurisprudensi
  2. Pelaksana bidang Wawancara
  3. Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data

Panitia pelaksana di atas, dalam menjalankan tugasnya, melaksakan tahapan-tahapan berikut:

Tahap I : persiapan

Tahap II: pengumpulan data melalui;

  1. jalur ulama dan cendikia (Mengumpulkan pendapat-pendapat mereka)
  2. jalur kitab-kitab fiqih (Mengutip dan mengambil intisari kitab-kitab rujukan)
  3. jalur yurisprudensi pengadilan agama (Mengumpulkan putusan-putusan hakim pengadilan agama)
  4. jalur studi banding ke negara-negara lain, khususnya timur tengah

Tahap III: penyusunan rancangan kompilasi hukum islam berdasarkan data-data yang dikumpulkan

Tahap IV: Penyempurnaan, dengan mengumpulkan masukan akhir dari para ulama dan cendikia muslim yang ditunjuk di Indonesia.

Landasan

Setelah semua rampung, turun instruksi presiden no. 1 tahun 1991 tanggal 10 juni. Instruksi ini ditujukan kepada menteri agama, yang berisikan:

Pertama: menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari:

A. Buku I tentang hukum perkawinan

B. Buku II tentang hukum kewarisan

C. Buku III tentang hukum perwakafan

Kedua: Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Adapun Instruksi Presiden selengkapnya, dapat Anda download di sini.

Fungsi

Secara umum, ada tiga fungsi Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

  1. Sebagai langkah awal mewujudkan unifikasi dan kodifikasi hukum, dan menjadikannya sebagai materi hukum nasional. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dihuni oleh mayoritas Umat Islam, memerlukan hukum-hukum yang dapat mengakomodir mereka secara khusus.
  2. Sebagai pegangan para hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutuskan  perkara dibawah kewenangannya.
  3. Sebagai pegangan bagi seluruh umat islam, dan menjadi bahan rujukan dalam persoalan-persoalan yang solusinya ada dalam kompilasi hukum islam.

Isi

Adapun mengenai isi kompilasi Hukum Islam dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. Dasar-dasar Perkawinan (Pasal 2-10)
  3. Peminangan (Pasal 11-13)
  4. Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29)
  5. Mahar (Pasal 30-38)
  6. Larangan Kawin (Pasal 39-44)
  7. Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52)
  8. Kawin Hamil (Pasal 53-54)
  9. Beristri lebih dari satu orang (Pasal 55-59)
  10. Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)
  11. Batalnya perkawinan (Pasal 70-76)
  12. Hak dan kewajiban suami istri (Pasal 77-84)
  13. Pemeliharaan anak (Pasal 98-106)
  14. Perwalian (107-112)
  15. Harta kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85)
  16. Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)
  17. Akibatnya putusnya perkawinan (Pasal 149-162)
  18. Rujuk (Pasal 163-169)
  19. Masa Berkabung (Pasal 170)

Download

Untuk melengkapi studi Anda, pelajari secara seksama file Kompilasi Hukum Islam. Silahkan download di sini.

____

Referensi :

H. Abdurrahman, SH., MH., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, CV Akademika Pressindo, hlm: 1-66.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.