Ketentuan Pidana Pokok dalam KUHP

Pidana digolongkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP .

Pidana pokok yaitu:

  1. pidana mati,
  2. pidana penjara,
  3. pidana kurungan,
  4. pidana denda,
  5. pidana tutupan.

Pidana tambahan yaitu:

  1. pencabutan beberapa hak tertentu,
  2. perampasan barang yang tertentu,
  3. pengumuman putusan hakim.

Pidana mati

Perbuatan yang diancam dengan pidana mati diantaranya:

Dalam KUHP:

  1. pasal-pasal 104, 105, 111 ayat 2, pasal 124 ayat 3 dan pasal 129 tentang kejahatan berat terhadap keamanan negara.
  2. Pasal 140 tentang pembunuhan berencana
  3. Pasal 365 tentang perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
  4. Pasal 444 tentang penyerangan kapal
  5. Pasai 479 k tentang perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara

Ketentuan di luar KUHP

  1. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika

Mekanisme hukuman mati:

1. Dalam KUHP, pidana mati dilakukan dengan digantung.

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. (Pasal 11 KUHP)

2. Namun di era presiden Sukarno hingga kini, metode eksekusi berubah sejak adanya Penetapan Presiden No.2/PNPS/1964.

Bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. (selengkapnya, lihat disini)

3. Tentang pelaksanaan pidana mati oleh kepolisian, bisa Anda lihat di sini.

Pidana Penjara

Pengaturan Pidana Penjara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat 1 KUHP)

Penjara selama waktu tertentu:

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP)

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. (Pasal 12 ayat 4 KUHP)

Ketentuan pidana seumur hidup:

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52. (Pasal 12 ayat 3 KUHP)

Di Indonesia, pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, menyatakan bahwa:

1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa
pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dalam kabinet Indonesia Bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan HAM).

Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan dari pada pidana penjara.

Maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun. Bila terjadi pemberatan pidana, perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a, maka ancaman pidana kurungan adalah maksimum sampai 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 KUHP).

(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

(2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Terpidana kurungan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan daripada para terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).

(1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.

(2) Ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.

Pidana kurungan dilaksanakan di daerah terpidana sendiri (Biasanya tidak di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan) (Pasal 21 KUHP)”

Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yaitu hak untuk mengurusi makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).

Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).

Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat asal saja terpisah.

Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana alternatif pidana penjara, khususnya bagi pelaku tahanan politik. Pada umumnya pelaku didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.

Pidana tutupan berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946:

(1)    Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2)    Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Selengkapnya, download di sini

Pidana denda

Ketentuan pidana denda termaktub dalam pasal 30 dan 31 KUHP

Pasal 30 KUHP

(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP

(1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.

(2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

(3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Perubahan nominal denda:

Nilai rupiah Denda dalam KUHP di atas berubah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 18 tahun 1960. Download disini.

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Download disini.

_____

Referensi:

  • Situs “peraturan.go.id”
  • Dr. Andi Hamzah, S.H., KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm: 6-17
  • Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 465.
  • Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 40-41.

7 thoughts on “Ketentuan Pidana Pokok dalam KUHP

  1. Assalamu’alaikum. dibagian pidana pokok ada penjelasan dari ketentuan pidana seumur hidup , yang mau saya tanyakan apa bedanya pidana mati dengan pidana seumur hidup ?

    1. wa’alaikum salam. Sederhananya,,, Pidana mati: pidana cabut nyawa, ditembak sampai tewas… !!! Pidana seumur hidup: penjara sesuai usia si terpidana (jika ia berusia 40 tahun,, maka pidana seumur hidupnya adalah penjara 40 tahun)

    1. diantaranya seperti pembunuhan berencana, makar, kasus narkoba, dll.. yg semuanya telah mendapat putusan hakim dg menyatakan bahwa si pelaku dipidana mati.

      baca lagi kasus2nya diatas.. ada semua

    1. Yang bertugas menjadi eksekutor “algojo” adalah regu penembak dari kepolisian, terdiri atas seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dan dipimpin oleh seroang Perwira. Mereka berada di bawah perintah Jaksa Tingi/Jaksa yang bertanggung jawab hingga pelaksanaan ekseksusi selesai. Selengkapnya baca disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.