Kejahatan Terhadap Negara sahabat, Kepala Negara Sahabat, dan Wakilnya (KUHP Pasal 139-145)

Sebelumnya telah diuraikan tentang kejahatan terhadap negara kesatuan republik Indonesia. Pada artikel ini, dibahas bagaimana kejahatan terhadap negara sahabat, serta kejahatan kepada kepala negara sahabat dan wakilnya.

Semua pembahasan tersebut dimuat dalam KUHP pasal 139 hingga pasal 145. Mengenai isi dari pasal-pasal ini dapat anda baca pada uraian di bawah.

Setiap tindakan makar terhadap negara sahabat, dengan tujuan memisahkan wilayah tertentu dari negara itu dipidana maksimal 5 tahun penjara.

Pasal 139a

Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jika tindakan makar tersebut bertujuan hanya untuk mengubah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lainnya secara tidak sah, sanksinya adalah 4 tahun penjara.

Pasal 139b

Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Akan tetapi jika tindakannya hanya sebatas pada pemufakatan jahat untuk melakukan makar terhadap negara sahabat, maka sanksinya lebih ringan, yaitu 1 tahun 6 bulan.

Pasal 139c

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal- pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.

Segala tindakan yang mengancam nyawa kepala negara sahabat masuk dalam kategori tindak pidana serius. Jika perbuatannya tidak mengakibatkan kematian pada kepala negara tersebut, maka diancam 15 tahun penjara. Namun jika berupa tindakan berencana dan mengakibatkan kematian, sanksinya adalah hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau dua puluh tahun penjara.

Pasal 140

(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau dua puluh tahun.

(2) Jika mekar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Jika tindakannya hanya berupa penyerangan kepada kepala negara yang memerintah, yang tidak masuk dalam kategori kejahatan berat, maka sanksinya adalah 7 tahun penjara.

Pasal 141

Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Segala penghinaan kepada kepala negara sahabat diancam lima tahun penjara.

Pasal 142

Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Khusus penodaan bendera negara sahabat (lambang negara) diancam 4 tahun penjara.

Pasal 142a

Barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Adapun penghinanan terhadap kepala negara sahabat secara khusus dengan menggunakan tulisan atau lukisan yang ditempel di muka umum, sanksinya adalah 9 bulan penjara. Simak selengkapnya pada pasal berikut:

Pasal 144

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencarianya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Baca juga:

  1. Pasal-Pasal Penganiayaan dalam KUHP (Pasal 351-358)
  2. Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden (KUHP Pasal 130-139)
  3. Daftar Arti Istilah-Istilah Dalam KUHP & Penutup (Pasal 86-103)
  4. Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana (KUHP Pasal 76-85)
  5. Pasal-Pasal Pengajuan dan Pencabutan Aduan Pidana (KUHP Pasal 72-75)
  6. Pasal-Pasal Perbarengan Tindak Pidana (KUHP Pasal 63-71)
  7. Pasal-Pasal Penyertaan dalam Tindak Pidana (KUHP Pasal 55-62)
  8. Pasal-Pasal Percobaan Tindak Pidana (KUHP Pasal 53-54)

Pasal-pasal dibawah ini memuat pidana tambahan yang berupa pencabutan hak pada si pelaku bila melakukan kejahatan terhadap negara sahabat.

Pasal 145

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 140, dapat dipidanan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-5.

(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 141, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 335 no. 1-4.

(3) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal-pasal 139a, 139b, 139c, 142, dan 143, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.