Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan (KUHP Pasal 146-153)

Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan secara gamblang dibahas dalam pasal 146 hingga 153 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal-pasal ini memuat tentang penyelenggaraan negara serta hak-hak dalam pemilihan umum.

Adapun kejahatan-kejahatan yang dimaksud diantaranya adalah:

Membubarkan Rapat DPR, Memaksa DPR Mengambil/tidak mengambil putusan, atau mengusir ketua/anggota DPR dipidana 9 tahun penjara.

Pasal 146

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengambil sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun.

Merintangi ketua/ anggota DPR Menghadiri Rapat diancam 2 tahun 8 bulan penjara.

Pasal 147

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, untuk menghadiri rapat badan-badan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Merintangi seseorang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dipidana 1 tahun 4 bulan.

Pasal 148

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Memberi, Menjanjikan atau Menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya dipidana 9 bulan penjara. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang menerima suap tersebut.

Pasal 149

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Melakukan tipu muslihat yang mengakibatkan suara pemilih tidak berharga dalam pemilihan umum dipidana 9 bulan penjara.

Pasal 150

Barang suiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Baca juga:

Memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan umum dipidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan.

Pasal 151

Barang siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan- aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Menggagalkan pemungutan suara atau melakukan kecurangan dengan menyebabkan jumlah suara berbeda dari yang seharusnya diperoleh dalam pemilu dipidana maksimal 2 tahun.

Pasal 152

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Pasal di bawah ini memuat pidana tambahan. Berupa pencabutan hak karena melakukan kejahatan-kejahatan yang disebutkan di atas.

Pasal 153

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 146, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke 1-3.
(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 147-152, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke-3.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.