Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden (KUHP Pasal 130-139)

Hampir semua pasal dalam bab ini telah dicabut. Terakhir, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi mencabut pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP, terkait dengan Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden.

Pasal-pasal tersebut selama ini selalu dipakai polisi untuk menjerat para demonstran yang mengkritik presiden di depan Istana, tanpa peduli apakah preseden merasa terhina ataukah tidak. Ketiganya adalah delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga polisi bisa leluasa menangkap orang dengan tuduhan menghina presiden saat demonstrasi berlangsung.

Pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUH Pidana berpeluang menghambat hak kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan, tulisan dan ekspresi sikap. Hal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketiga pasal tersebut juga dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab rentan melahirkan multi tafsir, apakah menyatakan pendapat yang dimaksud adalah protes, pernyataan pendapat, ataukah penghinaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Baca juga:

1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (KUHP Pasal 104-129)
2. Daftar Arti Istilah-Istilah Dalam KUHP & Penutup (Pasal 86-103)
3. Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana (KUHP Pasal 76-85)
4. Pasal-Pasal Pengajuan dan Pencabutan Aduan Pidana (KUHP Pasal 72-75)
5. Pasal-Pasal Perbarengan Tindak Pidana (KUHP Pasal 63-71)
6. Pasal-Pasal Penyertaan dalam Tindak Pidana (KUHP Pasal 55-62)
7. Pasal-Pasal Percobaan Tindak Pidana (KUHP Pasal 53-54)
8. Hal-Hal yang Menghapus, Mengurangi atau Memberatkan Pidana (KUHP Pasal 44-52)

Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres dalam KUHP

Pasal 130

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 21. (dicabut)

Pasal 131

Tiap-tiap penyerangan terhadap diri presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Pasal 132

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 23. (dicabut)

Pasal 133

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 23. (dicabut)

Pasal 134

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atua Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah. (dicabut)

Pasal 135

Pasal ini ditiadakan bersarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 25. (dicabut)

Pasal 136

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII butir 25. (dicabut)

Pasal 136 bis

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lidsan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung. (dicabut)

Pasal 137

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (dicabut)

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. (dicabut)

Pasal 138

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 28. (dicabut)

Pasal 139

(1) Ayat ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 29. (dicabut)

(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 131, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4.

(3) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 134, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3. (dicabut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.