Pengertian, Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Menurut KUHAP

Kasus pidana yang telah diusut oleh penyidik dan dimuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), selanjutnya diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum (JPU). Disinilah ia mulai memainkan perannya.

Namun sebelum membahas lebih jauh tugas dan wewenangnya, ada baiknya Anda memahami pengertian penuntut umum terlebih dahulu.

Pengertian Penuntut Umum

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 13, didefinisikan :

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan pengertian di atas, difahami bahwa secara global tugas Jaksa penuntut umum ada dua, yaitu melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan hakim.

Baca juga:

Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Undang-undang sendiri telah menggariskan wewenang yang dapat dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Sebagaimana yang diterangkan dalam KUHAP Pasal 14 berikut ini:

Penuntut umum mempunyai wewenang:

  1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
  2. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
  3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  4. membuat surat dakwaan;
  5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
  6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  7. melakukan penuntutan;
  8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
  9. mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
  10. melaksanakan penetapan hakim.

Wilayah Penuntutan

Selanjutnya, wewenang di atas dibatasi, jakasa penuntut umum hanya dapat melakukan penuntutan sesuai dengan daerah hukum dimana tindak pidana terjadi.

Dalam artian, jika kejahatannya terjadi di wilayah kota / kabupaten tertentu di Indonesia, maka jaksa yang berhak melakukan penuntutan adalah jaksa yang bertugas diwilayah tersebut.

Amati pasal 15 KUHAP Berikut:

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

One thought on “Pengertian, Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Menurut KUHAP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.