Pengertian, Landasan, Pembagian & Pencabutan Hukum Perdata

Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar seseorang dengan yang lain.

Landasan Hukum Perdata

Aturan peralihan UUD 45 Pasal 1 (Amandemen keempat disahkan 10 Agustus 2002)

Pembagian Hukum Perdata

  1. Hukum perdata materiil

Berupa aturan-aturan tentang hubungan hukum antara seseorang dengan yang lainnya (termaktub dalam KUH Perdata).

  1. Hukum perdata formil

Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan/menjalankan hukum perdata materiil (termaktub dalam KUH Acara Perdata).

Sistematika KUH Perdata

Buku 1: mengenai orang

Memuat subjek hukum, perkawinan, hak suami istri, kekayaan perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan.

Buku 2: mengenai benda

Memuat bezit (penguasaan benda), eigendom (hak milik), opstal (hak numpang karang), erfpacht (hak usaha), hipotik (jaminan), gadai

Buku 3 : mengenai perikatan

Memuat istilah perikatan pada umumnya, timbulnya perikatan, persetujuan tertentu  (jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, badan usaha, borgtocht, perbuatan melanggar hukum)

Buku 4: mengenai pembuktian dan daluarsa

Memuat macam-macam alat bukti (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah), dan lewat waktu.

Lingkup Hukum Perdata

1). Hukum tentang diri sesorang: Berisi peraturan tentang subjek hukum.

2). Hukum kekeluargaan: Mengatur hubungan hukum yang timbul akibat dari hubungan kekeluargaan.

3). Hukum kekayaan: Mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

4). Hukum warisan: Mengatur kekayaan seseorang jika meninggal dunia.

Pencabutan pasal dalam KUH Perdata

Beberapa pasal dalam KUH Perdata yang tidaK lagi berlaku berdasarkan surat edaran MA nomor 3 tahun 1963 diantaranya:

  1. Pasal 108 – 110 (tentang ketidakwenangan dari istri bertindak)
  2. Pasal 284 ayat 3 (tentang pengakuan anak di luar kawin yang lahir dari wanita Indonesia asli)
  3. Pasal 1579 (tentang pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan menggunakan sendriri barangnya)
  4. Pasal 1682 (tentang keharusan hibah dengan akta notaris)
  5. Pasal 1238 (tentang pelaksanaan perjanjian hanya dapat diminta di depan hakim jika didahului dengan penagihan tertulis)
  6. Pasal 1460 (tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang ada pada pembeli)
  7. Pasal 1603 yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan.

Beberapa pasal yang tidak berlaku mengenai benda, termasuk tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sesuai dengan surat Departemen Agraria tanggal 26 Februari 1964 nomor Unda 10/3/29) yaitu:

  1. Pasal tentang benda tak bergerak yang berkaitan dengan hak-hak mengenai tanah.
  2. Pasal tentang cara memperoleh hak milik mengenai tanah.
  3. Pasal tentang penyerahan benda-benda tak bergerak.
  4. Pasal tentang kerja rodi (673 BW)
  5. Pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan (625-672 BW)
  6. Pasal tentang pengabdian pekarangan (674-710 BW)
  7. Pasal tentang Erfpacht (711-719 BW)
  8. Pasal tentang hak Erfpacht (720-736 BW)
  9. Pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh (737-755 BW)
  10. Pasal tentang hipotik atas tanah dan benda-benda yang ada di atas tanah.

Pasal-pasal tentang perkawinan berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 (dalam undang-undang ini diatur tentang dasar perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan, batalnya perkawinana, pejanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri,  harta benda perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembukitan asal usul anak, perkawinan di luar Indonesia, dan perkawinan percampuran) yaitu:

  1. Pasal 26 s.d. 418a (tentang perkawinan)
  2. Pasal 419 s.d. 432 (tentang lembaga pendewasaan)

2 thoughts on “Pengertian, Landasan, Pembagian & Pencabutan Hukum Perdata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.