Pengertian, Sumber dan Asas Hukum Keluarga di Indonesia

  • Whatsapp

Pengertian Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.

Dari pengertian di atas diketahui ada dua macam hubungan kekeluargaan yang masuk dalam ranah hukum ini, yaitu hubungan sedarah (berdasarkan nasab / keluhuran yang sama), dan hubungan perkawinan (berdasarkan pernikahan).

Muat Lebih

Pendapat lain seputar pengertian hukum keluarga berdasarkan kutipan pendapat para pakar hukum diantaranya adalah:

Van Apeldoorn: peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga

C.S.T. Kansil: memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan

Rachmadi Usman: Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.

Djaja S Meliala: Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluaga sedarah dan keluarga karena perkawinan.

Sumber Hukum Keluarga

Sumber hukum Keluarga terpetakan menjadi dua, yaitu sumber yang tertulis dan sumber yang tidak tertulis.

Sumber tertulis adalah seperangkat peraturan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat.

Sedang sumber tidak tertulis  adalah aturan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (adat).

Sumber hukum keluarga yang tertulis diantaranya adalah:

  1. Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)
  2. Peraturan perkawinan campuran (Stb. 1898 No. 158)
  3. Ordonasi perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon (Stb. 1933 No. 74)
  4. UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (beragama Islam)
  5. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
  6. PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
  7. PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga:

Asas Hukum Keluarga

Adapun asas hukum keluarga berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya yaitu:

  1. Asas perkawinan agama, artinya perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing (pasal 31 UU No. 1 tahun 1974)
  2. Asas monogami, artinya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, demikian juga sebaliknya.
  3. Asas poligami terbatas, artinya seorang pria diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu atas izin dari pengadilan setelah mendapat izin dari istri pertamanya dengan memenuhi syarat-syarat yang ketat.
  4. Asas konsensual, artinya perkawinan dianggap sah apabila terdapat persetujuan calon suami – istri yang akan melangsungkan perkawinan.
  5. Asas persatuan bulat, artinya terdapat persatuan harta benda yang dimiliki suami – istri (Pasal 119 KUHPerdata)
  6. Asas proporsional, artinya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam keluarga dan pergaulan masyarakat. (Pasal 31 UU  No. 1  tahun 74 tentang perkawinan)
  7. Asas tidak dapat di bagi-bagi, artinya setiap perwalian hanya terdapat seorang wali.
  8. Asas kematangan, artinya calon suami istri telah mencapai kematangan jiwa (pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974)
  9. Asas perkawinan sipil, artinya perkawinan dianggap sah (menurut negara) apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil.

_____________

Sumber:

Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung,  2015, hlm: 113-117

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.