Pengertian, Lingkup dan Sumber Hukum Dagang

  • Whatsapp

Ada beberapa pengertian hukum dagang menurut para pakar hukum, diantaranya yaitu:

C.S.T. Kansil: yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan pedaganan dalam usahanya memperoleh keuntungan.

Muat Lebih

Ridwan Halim: yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang berkenaan dengan urusan dagang.

Andi Hamzah: yaitu keseluruhan hukum mengenai perusahaan dalam lalulintas perdagangan.

Achmad Ichan: yaitu hukum yang menyatakan perdagangan atau persoalan yang timbul karena tinggak laku manusia dalam perdagangan.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah segala aturan yang berkenaan dengan perdagangan.

Hukum ini masuk dalam kategori hukum perdata khusus.

Baca juga:

Hukum dagang dalam lingkup perdata

Salah satu bidang hukum yang dimuat dalam hukum perdata adalah hukum perikatan. Yaitu hukum yang menyebabkan pihak yang satu mempunyai hak atas suatu prestasi terhadap pihak lain.

Jika diruntut, diketahui bahwa perikatan terjadi karena perjanjian dan karena Undang-undang, sebagaimana dikemukan dalam pasal 1233 KUH  Perdata.

Hukum dagang masuk dalam ranah hukum perikatan yang khusus timbul dari lapangan perusahaan.

Sumber hukum dagang

Ada dua sumber hukum ini yang perlu anda ketahui, yaitu:

1. Perjanjian dan kebiasaan, seperti asuransi, jual beli perusahaan, makelar, wesel, surat berharga, dan lain sebagainya.

2. Undang-undang,  seperti undang-undang yang memuat tentang kecelakaan kerja, tentang tunjangan kerja, dan lain sebagainya. Undang-undang ini meliputi:

Terkodifikasi:

  • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)  
  • Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Belum terkodifikasi:

  • Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
  • Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  • Undang-undang Nompr 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan
  • Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

_______

Sumber:

Utang Rasyidin, S.H., M.H., dan Dedi Supriyadi, M.Ag. Pengantar hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi, CV. Pustaka Setia, Bandung, 20014, hal: 155-158.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.