Dasar-Dasar Hapusnya Hak Negara Menuntut Pidana

Sebelumnya telah dibahas bagaimana peniadaan pidana dalam hal-hal tertentu. Namun di artikel kali ini, dituangkan beberapa pasal yang melandasi bagaimana hapusnya hak negara menuntut pidana.

Artinya, negara (biasa diwakili oleh pejabat penutut umum) kehilangan hak untuk menuntut pidana, atau tidak dapat menuntut si pelaku pidana karena sebab-sebab tertentu.

Dasar-dasar hapusnya hak negara menuntut pidana ini tertuang dalam KUHP yang terdiri dari empat poin di bawah.

1. Telah di putus di pengadilan

Salah satu penyebab mengapa negara tidak dapat menuntut adalah karena perbuatan si pelaku telah diputus pengadilan dengan putusan yang berkekuatan tetap.

Simak pasal 76 KUHP berikut:

(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

(2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

  1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
  2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

2. Pelaku Meninggal dunia

Dalam pasal 77 KUHP, Pelaku yang meninggal dunia tidak dapat dituntut.

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

3. Kasusnya kadaluarsa

Jika kasusnya sudah lewat dari batas waktu penuntutan, maka si pelaku tidak bisa dituntut oleh negara. Sebagaimana diterangkan dalam pasal 78-80 KUHP berikut:

Pasal 78

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

  1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

  1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan:
  2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
  3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan , dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80

(1) Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa , asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

(2) Sesudah dihentikan, dimulai tanggang daluwarsa baru.

4. Adanya penyelesaian di luar pengadilan

Penyelesaian di luar pengadilan ini biasanya dengan membayar denda maksimum, dan biaya-biaya lain bila penuntutan telah dimulai.

Lihat pasal 82 berikut:

(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum , dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

(2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.

(3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

__________

Referensi:

Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm: 156.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.