Pengertian, Landasan, Syarat dan Prosedur Permohonan Grasi

Grasi adalah pengampunan presiden yang terjadi setelah putusan hakim. Pengampunan ini bisa berupa pembebasan terpidana, bisa juga berupa perubahan, peringanan dan pengurangan hukuman.

Alasan Pemberian

Ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan mengapa pengampunan diberikan kepada si terpidana, yaitu:

  1. Kepentingan keluarga terpidana
  2. Terpidana pernah berjasa kepada masyarakat
  3. Terpidana berkelakun baik selama menjalani hukuman
  4. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Landasan

Jika diruntut, landasan mengenai pengampunan terhadap terpidana ini dapat anda lihat pada daftar berikut:

  1. Pada masa hindia belanda, pemberian grasi diatur dalam gratieregeling (Stb. 1933 No.2),
  2. Pasca proklamasi, grasi diatur dalam peraturan pemerintah no. 67 tahun 1948
  3. Peraturan di atas kemudian dicabut oleh undang-undang grasi no.3  tahun 1950 (LN 1950 No. 40)
  4. Kemudian dicabut kembali  dengan adanya undang-undang grasi yang baru, UU No. 22 Tahun 2002.

Ketentuan

Adapun beberapa ketentuan pengampunan yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 2002 yaitu:

A. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksaaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden (Pasal 1 ayat 1)

B. Terpidana yang berhak mengajukan permohonan dan mendapat pengampunan oleh presiden adalah:

  • dikenakan pidana mati,
  • pidana penjara seumur hidup,
  • atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. (Pasal 2 ayat 2)

C. Terdapat pembatasan permohonan grasi, yaitu hanya diajukan satu kali, kecuali dalam 2 hal, yaitu:

  • sudah lewat 2 (dua) tahunsejak tanggal penolakan grasinya.
  • Bagi terpidana mati yang dikabulkan grasinya menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak keputusan pemberian grasinya.

Perlu diketahui, dalam uu no. 3 /1950 tidak memberikan batasan, sehingga grasi menurut undang-undang ini dapat diajukan berkali-kali.

D. Dalam udang-undang ini (Pasal 3), dijelaskan bahwa permohonan grasi tidak dapat menunda pelaksanaan putusan hakim selain putusan pidana mati.

E. Bila permohonan grasi diajukan bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali (PK), maka permohonan PK harus diputus terlebih dahulu. Hal ini dimuat dalam pasal 14 ayat 1.

Baca juga:

Prosedur Permohonan

Prosedur permohonan grasi telah dimuat dalam UU No. 22 tahun 2002. Dalam pasal 8 disebutkan:

  • Harus diajukan secara tertulis oleh terpidana sendiri, kuasa hukumnya, atau oleh keluarganya kepada presiden.
  • Salinan permohonan grasi harus disampaikan kepada pengadilan yang mengadili si terpidana, yang kemudian diteruskan ke mahkamah agung.
  • Permohonan beserta salinannya tersebut juga dapat diajukan melalui lembaga pemasyarakatan dimana si terpidana menjalani hukuman. Dan kepala lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan meneruskannya kepada presiden.

Penyelesaian Permohonan

Prosedur penyelesaian permohonan ini menurut UU No. 22 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

  1. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan grasi oleh pengadialan tingkat pertama yang sebelumnya memutus, pengadilan tersebut harus mengirimkan salinan permohonan beserta berkas kelengkapannya kepada Mahkamah Agung (MA).
  2. Setelah MA menerima salinannya, Maka dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan, terhitung sejak diterumanya, harus memberi pertimbangan tertulis kepada presiden
  3. Kemudian selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan MA, presiden harus mengeluarkan keputusan tentang ditolak / dikabulkannya permohonan.
  4. Selanjutnya, Keputusan presiden mengenai ditolak / dikabulkannya permohonan grasi disampaikan kepada terpidana selambat-lambatnya 14 (empat belas)  hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

__________

Referensi:

Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal: 198-204

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.