Gelar Perkara dan Dengar Pendapat Kepolisian dalam Kasus Pidana

Gelar perkara merupakan tahapan pemeriksaan di kepolisian untuk memperjelas kasus yang terjadi.

Hal ini disebabkan oleh kasus-kasus yang memiliki dua sisi, yaitu sisi pidana dan perdata. Dan terkadang pelapor yang memaksakan kasus yang sifatnya perdata ke pidana .

Padahal kepolisian hanya menangani kasus yang masuk dalam domain pidana. Menariknya, kepolisian tidak boleh menolak setiap laporan atau pengaduan masyarakat tanpa alasan yang sah.

lihat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2009, pasal 13 ayat 2:

Setiap anggota Polri dilarang:

a. menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah;

b. menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.

Kelengkapan undang-undang diatas dapat anda baca di link ini.

Untuk meminimalkan laporan atau pengaduan yang sifatnya perdata, atau kasus perdata yang dipaksakan ke pidana, diperlukan sesi gelar perkara.

Gelar perkara diselenggarakan oleh penyidik dengan menghadirkan pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan mereka, maka dianggap cacat hukum.

Dengan kata lain, gelar perkara ini tidak boleh diwakilkan.

Disamping itu, jika perkaranya rumit, maka penyidik menghadirkan ahli yang independen, tidak memihak kepada salah satunya (pelapor/terlapor), terpercaya, dan tidak memiliki catatan kriminal.

Lihat pasal 112 KUHAP berikut:

Pasal 112 ayat 1

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pasal 112 ayat 2

Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pemanggilan tersebut, sebagaimana ayat 1, harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

____________

Referensi:

Lukman Santoso Az. Anti Bingung Berbicara di Pengadilan dan Membuat Surat Kuasa, Yogyakarta, Laksana, 2017, hlm: 25-30.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.