Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak (orang / lembaga) atau lebih yang menimbulkan akibat hukum dan berkonsekuensi sanksi bagi salah satu dari keduanya.

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, dan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak tersebut yang mempertahankan pendiriannya.

Cara Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui badan peradilan atau melalui cara alternatif.

Cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut UU No 30 tahun 1999 adalah: 1) Arbitrase, 2) Negosiasi, 3) Mediasi, 4) Konsiliasi.

1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepada pihak ketiga (arbiter) yang netral dan independen.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999 disebutkan:

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sayangnya, lembaga arbitrase di Indonesia masih memiliki ketergantungan pada pengadilan. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk mentaati putusannya.

Adapun pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59-64 UU No 30 tahun 1999.

Baca: Pengertian, Unsur, Asas, Kelemahan dan Manfaat Arbitrase

Agar pelaksanaan putusan arbitrase bersifat memaksa, maka putusan tersebut harus didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 hari, terhitung setelah putusan arbitrase ditetapkan.

2. Negosiasi

Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Singkatnya, negosiasi adalah discussion aimed at reaching an agreement (diskusi yang ditujukan untuk mencapai suatu kesepakatan).

Tidak menutup kemungkinan pihak yang bernegoisasi memiliki hiden agenda (gagasan tersembunyi). Yaitu niat terselubung yang tidak diungkapkan (tidak eksplisit), tetapi justru merupakan hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan.

Baca Juga artikel tentang:

1. Pengertian dan Pembagian Objek Hukum dalam KUH Perdata
2. Arti, Tujuan dan Contoh Kodifikasi hukum
3. Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik
4. Macam-Macam Pembagian Hukum
5. Sumber dan Tata Hukum Indonesia

3. Mediasi


Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam negoisasi, tidak boleh ada unsur pemaksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Ada dua jenis mediasi, yaitu:

  • Mediasi di dalam pengadilan, dimana prosesnya melalui mediator yang telah disediakan oleh badan peradilan
  • Mediasi di luar pengadilan, dimana prosesnya tidak melibatkan pihak pengadilan.

Baca informasi mengenai mediasi pada artikel yang berjudul Proses dan Urutan Persidangan Perkara Perdata

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator).

Dalam menyelesaikan sengketa, konsiliator berhak menyampaikan gagasan secara terbuka tanpa memihak. Namun ia tidak berhak membuat keputusan akhir sengketa untuk dan atas nama para pihak, karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

___________

Referensi:

  1. Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis). Cet. Ke-1. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 12.
  2. H. M. Tahir Azhari, Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia, Cet. Ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 163.
  3. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cet. Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 53.
  4. Said Aqil Husein Al Munawar, Arbitrase Islam di Indonesia, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Bekerjasama dengan Bank Muamalat, 1994), hal. 14.
  5. Suyud Margono, S.H., ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase, cet. ke-2. (Bogor: Ghalia Indonasia, 2004), hlm 36-37.
  6. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 15.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.